ADAT versus CINTA

Ferdinand U.R Anaboeni – Apa yang terjadi bila cinta terbelenggu oleh aturan adat?? Dapatkah para penetua-penetua adat sebagai sang pembuat aturan adat membuka mata dan hati untuk mau mengikuti arus perubahan zaman??

Siksaan ini bagaikan sebuah belati yang menusuk tepat di jantung. Sebuah tusukan yang membuat darah mengalir keluar dengan deras dan mengakibatkan kekeringan total bagi tubuh. Tubuh yang kering oleh darah ini bagaikan sebuah pohon ara yang berada di tengah gurun sinai yang rindu dan haus akan jernihnya air kehidupan, ‘CINTA’. (Ferdi)

Aku bukanlah seorang antipartian yang tak mengakui dan menentang eksisnya sebuah adat kebiasaan dan hukum adat. Selama hidupku, aku tak dibesarkan dibawah bayang-bayang hukum dan peraturan adat. Aku terlahir di dalam keluarga yang penuh kasih serta cinta dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, moderenisasi dan liberalis.

Liberalis, seluruh anggota keluarga bebas dalam menentukan arah dan tujuan hidupnya tanpa mengesampingkan hukum kasih Kristus.

Demokrasi, seluruh anggota keluarga memiliki hak untuk mengemukakan pandangan dan pendapatnya tanpa mengesampingkan pendapat serta pandangan dari anggota keluarga yang lain.

Moderenisasi, seluruh anggota keluarga selalu mengikuti perkembangan zaman tanpa mengesampingkan norma dan etika dalam bermasyarakat.

Ketiga nilai itulah yang membuat aku tumbuh dan berkembang menjadi seorang human perfect. Secara pribadi, Human perfect berarti, bagaimana seorang manusia dalam kehidupan sosialnya selalu menempatkan kasih karunia Tuhan dalam hidup dan kehidupan sehari-hari. Aturan dan tata cara hidup bersosial selain hukum kasih bagiku hanyalah second law atau pelengkap. Sama halnya dengan adat kebiasaan dan hukum adat, hukum kasihlah yang harus menjadi first priority, bukan Dia (hukum adat, Red).

Hukum adat oleh wikipedia didefinisikan sebagai: “sistem hukum yang dikenal dalam lingkungan kehidupan sosial di Indonesia dan negara-negara Asia lainnya seperti Jepang, India dan Tiongkok. Sumbernya adalah peraturan-peraturan tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya. Karena peraturan-peraturan ini tidak tertulis dan tumbuh kembang, maka hukum adat memiliki kemampuan menyesuaikan diri dan elastis.” Yang perlu digaris bawahi adalah, hukum adat memiliki kemampuan menyesuaikan diri dan elastis.

Bagi Kahlil Gibral, ia menyebut hukum adat dengan kebiasaan (tradisi, Red) yang usang sebagai sebuah bentuk perbudakan (mengacu pada ‘Perbudakan’ karya Gibran dlm. Martin L. Wolf (ed), Treasury of Kahlil Gibran, Yogyakarta: Tarawang Press, 2002). Pada zaman Gibran – dan mungkin sampai saat ini di hampir sebagian besar di Timur Tengah – masih menganggap adat kebiasaan dan hukum adat sebagai satu-satunya sumber kebenaran yang mesti ditaati dan dihormati, tanpa mengindahkan hakikatnya yang sesungguhnya. Bahwa hukum adat dan kebiasaan harus berangkat dari kepentingan kemanusiaan, dan harus pula menjunjung tinggi nilai-nilai asasi manusia. “Aku temukan perbudakan buta, yang mengikat kehidupan manusia dengan kelampauan zaman para orang tua, dan mendesaknya tunduk pada adat dan kebiasaan mereka, dengan menempatkan semangat kuno dalam raga belia.”

Gibran menyebut hukum adat dan kebiasaan sebagai bentuk perbudakan buta, karena keduanya yang seharusnya memberikan dan menunjang nilai-nilai kemanusiaan justru sebaliknya menjadi pembelenggu kebebasan manusia.

Tak salah bila Gibran berpendapat seperti itu, sebagai contoh, dalam adat Padang Priangan (sumatera barat) seorang wanita diharuskan membayar sejumlah uang untuk membeli calon suaminya (istilahnya uang jemputan). Jumlah uang itu terbilang cukup besar antara 50-75 jutaan. Gila Bukan!! Lain lagi dengan budaya kawin/nikah paksa di hampir seluruh wilayah nusantara yang berlandaskan keinginan materil, budaya ini jelas memposisikan wanita sebagai warga kelas dua yang tak boleh didengarkan pendapat serta keinginan hatinya dan hanya akan menjadi obyek kekuasaan (orang tua, Red).

Gibran menyebut perbudakan jenis ini (kawin paksa, Red) sebagai perbudakan bisu, karena lingkungan sosial, tempat dimana hukum adat dan kebiasaan dijaga dan diwariskan tak dapat mendengar jeritan hati seorang wanita akan cinta yang sesungguhnya. “Aku temukan perbudakan bisu, yang mengikat kehidupan pria pada istri yang dibenci, dan menempatkan raga wanita di ranjang suami yang dibencinya, dan mematikan keduanya pada api hidup kerohanian mereka.”

Terkhusus untuk wilayah Anakalang – Sumba Tengah, tempat mengambil seorang istri dalam tata cara adat telah dibuatkan semacam peta wilayah administratifnya. Lelaki dari kampung A hanya boleh mengambil wanita dari kampung B, lelaki kampung A tidak boleh mengambil wanita dari kampung D, lelaki kampung B hanya boleh mengambil wanita dari kampung D dan lain sebagainya. Hal ini menurut beberapa narasumber bertujuan untuk menjaga kemurnian ras dan ikatan keluarga. Jadi dalam hukum perkawinan adat di Anakalang, seorang lelaki tidak boleh dengan sembarangan mendekati, memacari terlebih mempersunting seorang wanita.

Hhmm. . . . .sungguh berat. . .

Perasan cinta, kasih dan sayang layaknya sebuah boneka kayu yang terikat pada seutas tali dan sedang dipermainkan kesana dan kemari. Bila ikatan darah yang menjadi persoalan, ada dua pertanyaan yang perlu mendapatkan jawaban:

pertama, mengapa terdapat aturan adat yang memperbolehkan anak dari tante untuk mengambil anak omnya? Mengambil anak om sebagai istri bila dikaitkan dengan hubungan pertalian darah (biologis/gen) tentu saja tak dapat dibenarkan. Keturunan pertama dari saudara-bersaudari boleh saling mempersuntung istri, hal ini jelas menunjukkan dekatnya hubungan darah (sepupu kandung).

Pertanyaan kedua, bila seorang anak lelaki tante boleh mengambil anak perempuan dari omnya, bolehkah dibalik, seorang anak lelaki dari om mengambil seorang anak perempuan dari tante?

Alasan mengapa diberlakukannya wilayah administrative untuk mengambil calon istri berdasar pada data record keluar masuknya seorang anggota keluarga saat pernikahan dan juga asal muasal garis keturunan.

Bagaimana dengan pasangan muda-mudi yang karena cinta dan kasih sayang harus berbenturan dengan adat itu?? Maksudnya, pria dari kampung A ingin mengambil seorang wanita yang sangat dicintainya dari wilayah kampung yang secara adat dilarang. Bila ditilik dari garis keturunan jelas sudah sangat jauh hubungan pertalian darahnya. Mengapa masih saja tidak diperbolehkan?? Kenapa hubungan pertalian darah dekat malah diperbolehkan?? Bila dipaksakan pun hanya akan menjadi bahan cacian, makian serta pengucilan didalam masyarakat.

Sungguh tragis. . . . . Buat apa kita beragama kalau kita lebih mementingkan adat daripada agama. Bukankah secara ajaran agama, tidak ada penyelewengan terhadap ajaran-ajaranNya.

“Cinta telah berdiri di antara mereka, mengepakkan sayap untuk menjaga keduanya dari cercaan dan tikaman lidah-lidah manusia. Aku melihat saling pengertian tumbuh dari wajah-wajah jernih yang memancarkan keikhlasan dan dikelilingi kesucian. Baru kudapatkan untuk pertama kali selama hidupku, bayang-bayang kebahagiaan seorang pria dan wanita yang dihinakan oleh tatanan agama, dan dikucilkan oleh hukum-hukum manusia.” (Khalil Gibran)

Cinta yang dibangun dan dibina berlandaskan kasih karunia Tuhan tak akan dapat diruntuhkan oleh siapaun juga, termasuk aturan-aturan adat. Sudah saatnya hukum serta peraturan adat diformalisasi dan kembali pada sifatnya yang memiliki kemampuan menyesuaikan diri dan elastis.

“Apakah manusia akan terus menerus menjadi hambatan tatanan hukum yang bobrok sampai akhir zaman? Ataukah hari-hari cerah akan membebaskan manusia agar dapat hidup dengan jiwanya? Apakah manusia akan tetap dibungkus dengan debu? Ataukah ia hadapkan kedua matanya ke arah matahari, agar tak dapat melihat jasadnya di antara onak dan bongkahan tulang-belulang?” (Khalil Gibran)

*** The Myth ***

Iklan

Pendidikan yang Membangun Karakteristik Daerah

Hans K. Mesa – Sentralisasi pendidikan yang selama 32 tahun diterapkan oleh pemerintah Orba telah berhasil mengimplementasikan sebuah pendekatan kekuasaan kepada seluruh jajaran pengelola pendidikan. Sikap pemerintah yang berlebihan dalam seluruh dimensi kehidupan masyarakat termasuk pendidikan, telah berhasil melumpuhkan inisiatif dan kreativitas masyarakat secara sistematis.

Setelah sekian lama kita dikungkung oleh pola tindak dan pola pikir yang bernuansa kekuasaan, muncul suatu era reformasi yang meniupkan angin pembaruan dalam seluruh sendi kehidupan masyarakat. Muncul UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang terkenal dengan otonomi daerah, dan kini, otonomi daerah sudah berlangsung di seluruh pelosok tanah air. Dalam kegalauan dan kegamangan sikap, kita melihat banyak pejabat di daerah kelimpungan dan kebingungan memformulasikan format impelementasi konsep tersebut dalam bidang garapannya. Akibatnya memang cukup menyedihkan, yakni masih ada pejabat yang bersikap dan berbuat seperti pada zaman Orba.

Demikian pula dalam bidang pendidikan, kita masih lihat besarnya pengaruh pemerintah pusat terhadap pendidikan di daerah. Dalam banyak hal, teknokrat pendidikan di daerah kurang memiliki kemampuan untuk menyusun perencanaan pendidikan regional/makro sesuai kebutuhan daerahnya. Kita masih saksikan di Sumba (kecamatan) adanya praktek pendidikan yang konvensional nyaris tanpa sentuhan nafas reformasi. Sudah saatnya para pejabat pendidikan dan para teknokrat pendidikan di Sumba Tengah berpikir keras tentang pendidikan sebagai entry point (langkah awal) pembangunan daerah. Era otonomi daerah ini jangan dibiarkan lewat begitu saja tanpa tindakan yang tepat. Sebagai daerah yang masih baru semestinya memaknai era ini sebagai era kebangkitan untuk membangun Kabupaten Sumba Tengah secara maksimal sesuai potensi riil yang ada. Memang harus diakui, kita belum memiliki Peraturan Pemerintah tentang otonomi pendidikan sebagai landasan untuk berbuat. Tapi, tidak berarti kita harus menunggu tanpa berbuat sesuatu bagi pengembangan pendidikan di daerah. Untuk sementara kita dapat menggunakan PP Nomor 25/2000 sebagai langkah awal untuk mulai menata pendidikan di daerah.

Pendidikan dan karakteristik daerah
Sudah saatnya, Kabupaten Sumba Tengah mengelola pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerahnya. Kita memang membutuhkan standar mutu pendidikan secara nasional, dan itu dimungkinkan lewat Ebtanas.

Daerah-daerah (kecamatan/desa) dapat mengelola pendidikan yang bermutu sesuai karakteristiknya. Katakanlah kita beri kesempatan kepada Mamboro,Kondamaloba dan Lenang untuk konsentrasi dalam bidang pendidikan, perikanan, peternakan dan lain-lain. Kecamatan Umbu Ratunggai Timur/Barat ,Katikutana Selatan untuk bidang pendidikan, kehutanan dan seterusnya. Pandangan ini dilandasi oleh pemikiran bahwa setiap daerah mesti memiliki kemampuan komparatif dan kompetitif dalam skala nasional. Tidak seperti saat ini, di mana semua daya unggul dan kompetitif berada di Jawa. Sementara pendidikan di luar Jawa sekadar dijadikan sarana pemerataan pendidikan sesuai amanat UUD 1945. Atas dasar pemikiran yang demikian, para pemimpin kabupaten Sumba Tengah nantinya mesti memahami betul kondisi obyektif daerah yang meliputi:

pertama, Analisis potensi wilayah. Dalam rangka pengembangan pendidikan sesuai kondisi obyektif wilayah, kita butuh analisis potensi wilayah termasuk aspek demografis dan geografisnya. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran riil tentang potensi wilayah dan kemudian kita desain pendidikan macam apa yang dapat menopang pengembangan potensi wilayah. Jika potensi wilayahnya di bidang pertanian, maka kita harus dukung dengan sekolah pertanian. Jika wilayahnya berpotensi di bidang perikanan, kita harus dukung dengan sekolah perikanan, jika wilayahnya berpotensi di bidang peternakan, maka kita harus dukung dengan sekolah peternakan, jika wilayahnya berpotensi di bidang kelautan, kita dukung dengan sekolah kelautan, dan seterusnya. Jika perlu dapat mendirikan sekolah usaha tani serta SLTP di setiap kecamatan untuk mendidik dan melatih tenaga kerja produktif kita yang DO atau yang tidak tamat SD. Jenis dan tingkatan sekolahnya disesuaikan dengan target pembangunan sesuai program pembangunan daerah (PROPEDA) dan Rencana Trategis Pembangunan (RENSTRA). Selama ini, kita sibuk dengan proyek penambahan jenis sekolah umum dengan anggaran yang besar tanpa target yang jelas.

Kedua, analisis unit cost (biaya perunit) merupakan suatu penghampiran ekonomi pendidikan yang berupaya memetakan kondisi riil masyarakat dengan menggunakan indeks harga satuan. Selama ini, para perencana pendidikan di daerah menyusun perencanaan pendidikan beserta pembiayaan pendidikan sesuai indeks harga satuan yang berlaku di kota. Akibatnya adalah terjadi pengelolaan yang salah dalam distribusi anggaran pendidikan pada daerah/kecamatan. Kalau kita sepakat menjadikan kecamatan sebagai basis pertumbuhan/pengembangan terpadu tanpa melupakan basis pembangunan daerah modal versi pembangunan dan pengembangan regional, mestinya unit cost pendidikan antara kecamatan yang satu berbeda dengan kecamatan yang lain. Indeks harga satuan pada kecamatan yang satu berbeda dengan indeks harga satuan pada kecamatan lain. Sudah saatnya di era otonomi daerah ini, kita memiliki gambaran jelas tentang analisis unit cost sebagai pegangan bagi pejabat dan tehnokrat pendidikan di daerah dalam memformulasikan perencanaan pendidikaan di daerah.

Ketiga, Kurikulum muatan lokal. Salah satu alasan substansial diberlakukannya kebijakan kurikulum muatan lokal adalah terjadinya tarik menarik kepentingan antara elite tentang pewarisan nilai budaya kepada generasi muda lewat pendidikan formal. NTT dikenal dengan masyarakat plural. Karena itu, tidak satu pun nilai budaya masyarakat tertentu yang reprensentatif untuk diwariskan kepada generasi muda. Itulah sebabnya setiap daerah diberi kewenangan untuk memformulasikan kurikulum muatan lokal. Kini, sudah saatnya kita lakukan terobosan yang bermakna dalam menentukan kurikulum muatan lokal. Pada satu sisi, kita mesti loyal dan akomodatif terhadap kepentingan masyarakat lokal tetapi pada sisi lain kita juga harus antisipatif, aspiratif dan akomodatif pada kepentingan masyarakat Sumba tengah.

Keempat, Untuk memperbaiki basis kualitas pendididkan SD, dibutuhkan political will (keputusan politik) pemerintah Sumba Tengah untuk meningkatkan kualitas guru-guru SD. Berbagai cara dapat ditempuh misalnya menugaskan guru SD untuk menempuh pendidikan DlI, DIII, atau S1 melalui universitas terbuka atau kelas intensif, penataran, seminar. Kebijakan ini dilakukan secara berjenjang hingga guru SLTA. Untuk keberhasilan program ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Tengah mesti mengagihkan sejumlah anggaran pendidikan dalam APBD.

Kelima, Untuk menempati jabatan strategis dalam lingkunan Dinas Diknas, Pemerintah Daerah mesti melakukan fit and proper test. Selama ini jabatan strategis dalam jajaran Diknas diisi oleh orang yang diusulkan oleh Baperjakat (badan pekerja Jakarta) dan yang disenangi oleh gubernur/bupati/walikota. Demikian pula untuk jabatan kepala sekolah, mesti dilakukan fit and proper test untuk memperoleh kepala sekolah yang berkompeten. Pemerintah Daerah mesti selektif dalam mengangkat seseorang dalam jabatan di lingkungan Diknas. Mengapa? Karena taruhannya adalah masa depan Kabupaten Sumba Tengah. Atas dasar itu, setiap daerah mesti secara sistematis menyiapkan calon-calon pemimpin yang profesional dalam bidang pendidikan.

Pilkada Yang Jujur, Adil dan Demokratis Melalui KPUD yang Bersih

Oscar Umbu Siwa – Hari penghakiman atau pilkada yang dinanti-nanti oleh seluruh masyarakat Sumba Tengah tinggal beberapa saat lagi. Para bakal calon kepala daerah sudah mempersiapkan jurus masing-masing untuk bertarung dalam pilkada nanti. Ini tentu menjadi lembaran baru bagi masyarakat Sumba Tengah untuk menentukan pemimpin populis secara demokratis selama tahunan kedepan. Namun, apakah pagelaran pesta demokrasi itu dapat berjalan dengan aman, lancar, bersih dan bermoral?. Persoalan ini penting dikaji oleh kita bersama. Mengacu pada sejumlah kasus dalam pilkada kerap berakhir dengan banyak ketidak beresan dan kekurangan-kekurangan sehingga pilkada berakhir ricuh. Apa lagi pilkada Sumba Tengah berhimpitan dengan PILGUB NTT.

Namun disatu sisi publik Sumba Tengah menaruh harapan yang sangat besar terhadap KPUD untuk dapat menjalankan tugas dan tanggungjawabnya tanpa memihak kepada salah satu calon.

Harapan ini sangat wajar, mengingat pasca pembentukan kabupaten Sumba Tengah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007 tentang pembentukan kabupatan Sumba Tengah, sudah banyak bakal calon yang menyatakan dirinya sebagai calon kepala daerah periode 2008-2013. Sekedar untuk mendapat simpati publik, mereka menamakan aksi mereka sebagai sosialisasi, deklarasi atau sekedar untuk pengenalan diri saja. Jika merujuk pada aturan yang berlaku maka tindakan seperti itu tidak dapat dibenarkan. Artinya ketika seorang bakal calon sudah mendapat lampu hijau atau rekomondasi dari partai politik atau gabungan partai politik baru bisa dikatakan sebagai bakal calon kepala daerah. Kemudian setelah melalui berbagai macam mekanisme di KPUD dan dinyatakan lolos, baru bakal calon kepala daerah tersebut disebut sebagai calon kepala daerah.

Atas dasar beberapa persoalan tersebut di atas maka Forum Peduli Masayarakat Sumba Tengah (FPMST) mengadakan diskusi dengan mengangkat suatu tema yang urgensi dan relevansinya sesuai dengan langkah Sumba Tengah kedepan. FPMST mencoba mengangkat tema “Kesiapan KPUD Menyongsong Pilkada Yang Jujur, Adil, dan Demokratis. Diskusi diawali dengan melihat tugas dan tanggung jawab dari bupati karateker yang salah satunya adalah memfasilitasi pemelihan bupati dan wakil bupati Sumba Tengah periode 2008-2013.

Kemudian bapak Umbu Rauta SH, M HUM mengarahkan diskusi dengan memberikan pemahaman secara akademis mengenai landasan hukum dari pemilihan kepala daerah langsung. Dimulai dari proses pembentukan KPUD sampai pada proses penghitungan suara. Secara hukum tata negara dikenal dua sistem hukum yakni sistem hukum tata negara Normal dan sistem hukum tata negara darurat. Berkaitan dengan pembentukan KPUD di Sumba Tengah, bisa saja yang dipilih adalah sistem hukum tata negara darurat. Artinya KPUD bisa dibentuk oleh bupati karateker atau berasal dari kabupaten induk.
Kemudian setelah KPUD terbentuk maka akan dibentuk badan-badan penyelenggara pemilu yang lain seperti Panitia Pengawas Pilkada (PANWAS), Tim pemantau Pilkada, dan desk pilkada. Adapun yang menjadi tugas dan tanggung jawab dari badan-badan pemilihan umum ini adalah mengawasi tahapan pilkada, menampung keluhan masyarakat, dan jika terjadi hal-hal yang mengarah pada masalah pidana maka akan menjadi tugas dari Panwas untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib (polisi). Khusus untuk panitia pengawas pilkada memiliki tatacara perekrutan keanggotaannya yang terdiri dari: Satu orang berasal Perguruan Tinggi (PT), Satu berasal dari kejaksaan, Satu orang berasal dari perwakilan dari masyarakat/LSM dan Satu orang lagi berasal dari kepolisian.

SIAPAKAH PEMIMPIN SUMBA TENGAH KE DEPAN ?

lazarus.gifLasarus U.L. Pinyawali – Pertanyaan di atas merupakan bahan pembicaraan yang menarik dan sekaligus menegangkan seluruh masyarakat Sumba Tengah yang sedang berada dalam arak-arakan menyongsong pemilihan kepala daerah secara langsung tahun ini. Hal itu tidak saja terjadi dalam pusaran wilayah Sumba Tengah sendiri, tapi di luar daerahpun di mana komunitas masyarakat Sumba Tengah berada tema ini hangat didiskusikan. Ketika ada pertemuan dua wajah atau lebih, entah di bale-bale, sawah, kebun, kantor, kampus dan di mana saja, pertanyaan siapakah pemimpin Sumba Tengah ke depan selalu menarik untuk didiskusikan. Hampir tidak ada pembicaraan yang lewat begitu saja tanpa menyinggung Sumba Tengah. Rasanya pembicaraan itu belum lesat kalau tidak digarami dengan wacana Sumba Tengah. Orang Anakalang mengatakan: mera kagaha manaina atu napanewi, mera maha mela badiya atau orang Kupang bilang: ke karmana ko?

Bukan saja menarik tapi juga menegangkan dan mendebarkan jantung serta membuat aliran darah naik turun tak beraturan, terutama bagi mereka yang berada dalam lingkaran inti pertarungan. Bila diselidiki secara sosial mengapa demikian, maka jawabannya cukup mudah ditemukan, karena tidak seorangpun yang memegang tangan rakyat dalam menceblos dan ini menyangkut nasib dan masa depan kita bersama. Baik buruknya nasib dan masa depan kita itu, sebagian besarnya ditentukan oleh siapa pemimpinya, tanpa bermaksud mengabaikan dukungan masyarakat. Memang kita semua tahu dan sadar bahwa apa yang dilakukan oleh seorang pimpinan, semisal bupati adalah hasil kesepakatan bersama dengan segenap masyarakat melalui DPR dan jajaran birokrasi. Namun kendali tertinggi untuk mengarahkan seluruh proses dan tindakan politik atau katakanlah pembangunan agar mencapai sasaran sesuai kesepakatan bersama tadi terletak pada pimpinan. Dalam rangka itu tentu saja dipikiran dan hati kecil kita masing-masing telah menjagokan bahwa si A, B atau si C lah yang dianggap mampu dan harus menjadi pemimpin Sumba Tengah.

Tulisan ini tidak dimaksudkan kepada siapa, tapi lebih kepada bagaimana? Karena saya seorang rohaniawan, maka buah tangan ini lebih banyak berpijak dari sisi moralitas atau etika. Dengan titik pijak ini, maka kehadiran Sumba Tengah harus dilihat sebagai karya penyelamatan Allah bagi masyarakat Sumba Tengah. Mengapa?

Pertama tidak ada peristiwa yang kebetulan terjadi di bawah kolong langit ini tanpa sepengetahuan dan campur tangan Yang Kuasa. Kalau kita yang berjuang selama ini adalah orang yang beriman kepada Tuhan dan menyadari sebagai ciptaanNya, maka secara iman peristiwa ini tidak bisa tidak diklaim sebagai cara Allah untuk menyelamatkan masyarakat Sumba Tengah dari berbagai ketertindasan(seperti kebodohan, kemiskinan, keterbelakangan, dll) untuk mengalami damai sejahtera.

Kedua, siapakah yang pernah membayangkan kekuasaan pemerintahan Orde Baru yang sangat sentralistik dan otoriter itu akan hancur, dan akibatnya daerah mempunyai peluang membangun dirinya melalui UU otonomi daerah 22 tahun 1999 yang kemudian di perbaharui dengan UU 32 tahun 2004.

Ketiga, seperti yang saya sudah katakan dalam tulisan yang pertama: kalau mau jujur dari berbagai persayaratan terutama pada sektor ekonomi, Sumba Tengah belum bisa dimekarkan. Contohnya perbankan saja sebagai jalur askes ekonomi yang paling sentral belum ada, tapi toh kita berhasil mekar. Tidakkah ada kekuatan tersembunyi yang mana itu adalah kekuatan Allah yang menyertai perjuangan politis kita selama itu?

Karena Sumba Tengah adalah karya penyelamatan Allah, maka proses Pilkadal dan pembangunan Sumba Tengah ke depanpun harus dijalani dalam terang ini. Sebagai warga Sumba Tengah mari kita masing-masing bertanggung jawab untuk menciptakan suasana Pilkadal yang damai, bebas dari tindakan anarki dan kekerasan. Marilah kita menyimak baik-baik isi dan tujuan visi misi para calon, apakah benar-benar mengarah kepada pembebasan masarakat dari berbagai tekanan hidup terutama kemiskinan dan Sumber Daya Manusia yang belum memadai, sebagai masalah serius di Sumba Tengah? Selain itu komitmen moral dan pengabdian para calon dalam mewujudkan visi misinya untuk mengeluarkan masyarakat Sumba Tengah dari masalah serius di atas, harus juga menjadi concern atau perhatian kita. Sebab visi misi yang baik saja belumlah cukup, jika tidak diikuti oleh komitmen moral dan pengabdian yang kuat. Dengan melakukan ini, maka kita akan menjadi pemilih yang bertanggung jawab atau setidak-tidaknya sedikit menghindarkan kita dari kemungkinan salah pilih. Selain itu, kita juga tidak gampang dipengaruhi oleh tawaran-tawaran murahan.

Sebagai calon pemimpin Sumba Tengah ke depan, marilah kita juga menawarkan visi misi yang ideal tapi realistis dengan persoalan-persoalan riil yang ada pada masyarakat Sumba Tengah. Sehingga ke depan masyarakat Sumba Tengah benar-benar terbebaskan dari belenggu-belenggu kehidupan, terutama dari kemiskinan dan kebodohan. Visi misi yang ideal dan realistis itu tentu harus diikuti pula oleh komitmen moral dan pengabdian diri yang tinggi kepada Allah melalui masyarakat Sumba Tengah. Karena kita telah lebih dahulu diselamatkan atau dimerdekakan oleh Allah dari masalah-masalah seperti di atas, maka marilah kita tularkan penyelamatan Allah itu kepada seluruh masyarakat Sumba Tengah, termasuk mereka yang tidak mendukung dan memilih kita. Dengan berbuat demikian, kita akan menjadi pemimpin besar dan berbudi luhur serta patut diteladani dan disegani.

Kalau demikian berarti kita dihindarkan dari kebingungan, ketegangan bahkan ketakutan akan siapa yang menjadi atau dikehendaki Tuhan untuk memimpin Sumba Tengah ke depan. Karena Sumba Tengah adalah karya penyelamatan Allah bagi masyarakat Sumba Tengah, maka gerejapun turut memikul tanggung jawab dalam menciptakan suasana Pilkadal yang damai dan pembangunan Sumba Tengah yang berkualitas ke depan. Gereja-gereja di Sumba Tengah tidak boleh menjadi penonton yang pasif dan masa bodoh dengan persoalan sosial politik. Sebab kalau visi misi gereja adalah menghadirkan tanda-tanda penyelamatan Allah di dunia ini, maka masalah sosial politik dan semua hal yang terkait dengan manusia tidak bisa diabaikan begitu saja. Sebab kalau tidak gereja hanya menghadirkan kedamaian dalam ibadah-ibadah, tapi setelah itu masyarakat berada dalam kekacauan dan ketidakdamaian. Penyelamatan Allah adalah penyelamatan yang merambah pada seluruh tatanan kehidupan manusia tanpa terkecuali. Mengatakan bahwa penyelamatan Allah hanya urusan pribadi yang bersifat rohani, berarti kita telah menyempitkan makna penyelamatanNya, dan karena itu jangan mengeluh bila dunia ini sarat dengan persoalan yang menyakitkan dan mengerikan. Bukankah kondisi di luar gereja turut mempengaruhi keadaan dalam gereja. Misalnya kalau masyarakatnya damai dan ekonominya maju, gereja juga turut merasakan dampaknya? Sebaliknya bila dunia berantakkan oleh karena pertarungan politik, bukankah gereja juga turut meneguk pahitnya?

Dalam hal ini tidak dimaksudkan bahwa gereja menjadi subordinasi atau menjadi alat boncengan dari pemerintah. Tidak! Gereja dan pemerintah merupakan dua organisasi yang sama-sama mempunyai perhatian terhadap kesejahteraan manusia. Hanya tawaran kesejahteraan dari pemerintah terbatas di dunia ini, sedangkan gereja melangkah jauh sampai ke akhirat. Karena tujuan keduanya sama walau tidak persis, maka harus ada kerja sama. Tapi bila pemerintah atau sebaliknya gereja melakukan penyimpangan dari tujuan mulia itu, maka gereja mesti menegur dan mengingatkan pemerintah, demikian pula sebaliknya. Berteman tidak berarti menghapuskan perbedaan atau meniadakan eksistensi masing-masing. Melainkan perbedaan dan eksistensi masing-masing itu mesti dipertahankan demi ceck and balance atau saling mengisi dan melengkapi. Bagaimanakah bentuk keterlibatan gereja dalam perpolitikan di Sumba Tengah? Kalau setiap hari minggu, selain mendoakan proses Pilkadal dan pembangunan Sumba Tengah kelak, tapi juga gereja terus menghimbau warga jemaat melalui khotbah dan arahan-arahan agar menjalani Pilkadal dengan damai dan menjadi warga Sumba Tengah yang bertanggung jawab dalam pembangunannya pada masa datang, maka sesungguhnya gereja sudah turut berpartisipasi dalam dinamika perpolitikan di Sumba Tengah. Memilih sikap netral ditengah perbedaan pilihan politik masyarakat, tetapi bersuara kritis ketika penyimpangan adalah juga bentuk keterlibatan positif gereja dalam politik.

Demikian torehan tangan ini dibuat untuk turut memperkaya khazanah atau kamus berpolitik kita dalam menyongsong Pilkadal pembangunan Sumba Tengah pada masa datang. Siapakah pemimpin Sumba Tengah ke depan? Jawabannya ada dihati setiap masyarakat Sumba Tengah dan para kandidat, dan terutama Tuhan sendiri. Pikiran dan hati kita bisa salah menduga, tapi hati dan pikiran Tuhan tidak akan pernah salah. Tangan kita bisa salah mencoblos, tapi tapi tangan Tuhan selalu pasti kearah mana coblosannya. Selamat mempersiapkan Pilkadal dan pembangunan Sumba Tengah ke depan, semoga damai nan jaya.

“Pendidikan + IT”, Seberapa Penting IT di NTT

ferdi.gifFerdinand U.R. Anaboeni – Kecenderungan penggunaan akses pencarian Informasi yang berbasis Teknologi Informasi ( TI ) dan Internet (International Network) sudah sangat sering kita dengar saat ini. Surat kabar dan majalah dipenuhi dengan cerita sukes dan gagal dari individu atau perusahaan yang merangkul IT dan Internet. Disisni saya akan sedikit mengulas implikasi IT terhadap bidang Pendidikan, khususnya pendidikan di daerah NTT.

Nusa Tenggara Timur, yang pada zaman kekuasaan Belanda merupakan bagian dari Sunda kecil, merupakan sebuah propinsi kepulauan di wilayah Indonesia bagian tengah. Kemiskinan serta keterbelakangan begitu terasa di segala aspek kehidupan masyarakatnya. Pendidikan yang seharusnya terjamah dan menjamah masyarakat disana, malah terasa semakin menjauh dan jauh dari harapan para pembuat UUD 45, khususnya yang tersirat pada pasal 31.

Teknologi informasi sebagai sebuah teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan dan mamanipulasi data, dalam prakteknya sebebenarnya dapat digunakan secara tepat guna dalam mendukung perkembangan pendidikan di NTT yang notabenenya masih terbelakang. Teknologi yang dimaksud, menggunakan seperangkat komputer untuk mengolah data, sistem jaringan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer yang lainnya sesuai dengan kebutuhan, dan teknologi ini digunakan agar data dapat disebar dan diakses secara global. Dalam hal ini Teknologi Internet, international Network sebagai sarana IT yang paling mudah dipakai untuk menunjang pendidikan di NTT.

Adanya Internet membuka sumber informasi yang tadinya susah diakses. Akses terhadap sumber informasi bukan menjadi masalah lagi. Perpustakaan sebagai salah satu akses dan sarana penunjang pendidikan, merupakan sumber informasi yang mahal harganya.

Ada berapa banyak perpustakan di NTT? Bagaimana kualitas buku-buku yang tersedia disana?

Adanya Internet memungkinkan seseorang di NTT untuk mengakses perpustakaan di Jakarta, Surabaya, Medan, Bandung bahkan Amerika Serikat dan negara-negara lain di seluruh dunia. Cukup dengan sekali ‘click’, beragam infomasi dapat kita akses dan peroleh.

Bayangkan apabila seorang mahasiswa di kepulauan NTT dapat berdiskusi masalah ilmu kedokteran dengan seorang pakar di universitas terkemuka di pulau Jawa melalui sebuah situs web. Mahasiswa dimanapun di NTT dapat mengakses pakar atau dosen yang terbaik di Indonesia dan bahkan di dunia. “Batasan geografis bukan menjadi masalah lagi”.

Secara pribadi saya (penulis, Red) telah mengenal Nusa Tenggara Timur sejak usia 5 tahun. Pendidikan yang berjalan disana dirasa terlalu monoton. Akses informasi pendidikan begitu terbatas pada tatap muka di kelas. Kualitas guru dalam penyampaian ilmu dirasa sangat kurang. Setelah saya melanjutkan studi di Universitas Kristen Satya Wacana – Salatiga, saya begitu terpukau dengan perbedaan yang terjadi diantara mahasiswa asal daerah Indonesia Timur dan mahasiswa asal daerah Indonesia barat, terkhusus dari pulau Jawa. Pemahaman akan mata kuliah yang diterima dapat dengan cepat mereka serap.

Mengapa bisa seperti itu ? Apa yang begitu membedakan di antara kami, padahal ilmu yang kami terima sama saja bukan?

Dengan adanya perkembangan teknologi informasi, maka saat ini sangat dimungkinkan untuk mengakses informasi dalam bentuk apapun melalui Internet, oleh karena itu pengenalan IT sejak usia dini dirasa sangat perlu untuk menambah database keilmuan yang dimiliki oleh para siswa serta guru dan pengajar, tentunya tidak hanya terbatas pada tatap muka dikelas saja. Kita harus belajar dari kemajuan daerah lain di Indonesia yang telah sukses dalam menerapkan IT disegala bidang kehidupan, pendidikan juga termaksud. Ketersediaan sarana IT di wilayah Indonesia bagian barat berkembang dengan sangat cepat Pemerintah dalam hal ini PEMDA NTT, sekolah serta masyarakat bisnis IT diharapkan dapat menjadi motor penggerak dalam perkembangan IT di NTT sebagai sarana penunjang perkembangan pendidikan yang berkualitas dan dapat bersaing di era Globalisasi ini.

Saat ini pula, dengan adanya perkembangan teknologi informasi dalam bidang pendidikan, maka sudah dimungkinkan untuk diadakan belajar jarak jauh dengan menggunakan media internet untuk menghubungkan antara mahasiswa/siswa dengan dosen/guru/pengajar, melihat nilai mahasiswa secara online, mengecek keuangan, melihat jadwal kuliah, mengirimkan berkas tugas yang diberikan dosen dan sebagainya, semuanya itu sudah dapat dilakukan. Salah satu manfaaat utama dari pembelajaran jarak jauh adalah dapat menyediakan pendidikan yang diakses oleh banyak orang. Coba bayangkan, jika pendidikan hanya dilakukan di kelas biasa, berapa jumlah orang yang dapat ikut dalam 1 kelas? Jumlah pesertanya tentu hanya dapat diisi ± 50 orang saja. Pembelajaran jarak jauh (Distance Learning) dapat diakses oleh siapa saja, dimana saja.

Kebekuan yang terlampau lama akan kebutuhan informasi dari masyarakat NTT sudah saatnya dicairkan, kegelapan yang selama ini menyelimuti dunia pendidikan di NTT sudah selayaknyalah diterangi dengan secercah cahaya. Memaksimalkan penggunaan Teknologi secara tepat guna dalam bidang pendidikan di NTT harus dimulai dari sekarang. Disini penulis hanya dapat menghimbau “mari bersama, semua elemen penopang pendidikan, bangkit dan bersatu demi masa depan generasi-generasi penerus daerah, anak cucu kita tercinta serta kejayaan pendidikan di NTT”.

Mengatasi Pengangguran Dengan Menumbuhkan Jiwa Kewirausahaan Masyarakat Sumba Tengah

dimas.jpg
Dimas Priambodho Umbu Bolu Tagukoda – Masalah pengangguran merupakan kasus krusial yang menyebabkan lambannya pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Penyebab utama tingginya penganggura di indonesia antaralain : kurangnya lapangan kerja, rendahnya jenjang pendidikan yang dicapai masyarakat, ditunjang dengan minimnya ketrampilan yang dikuarai oleh sumber daya manusia dan masih banyak lagi faktor penunjang lainnya.

Sumba Tengah sebagai kabupaten baru diharapkan mampu mensiyasati gejolak pengangguran yang sedang merambah bumi nusantara ini. Bukan hanya pemerintah saja tetapi juga masyarakat Sumbah Tengah dituntut untuk segera berbehah diri. Pemimpin Sumba Tengah diharapkan nantinya dapat bekerja sama dengan masyarakat dalam mengatasi masalah tersebut diatas.

Setelah sukses mekar menjadi kabupaten baru dipulau sumba, Sumba Tengah memang menjanjikan berbagai hal. Salah satunya yaitu diprediksikan oleh masyarakat, bahwa kabupaten baru Sumba Tengah akan menyedot banyak putra putri daerah untuk bisa mengabdi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sehingga kamipun yang saat ini sedang menimba ilmu dipulau jawa, berlomba-lomba untuk dapat cepat lulus agar bisa mengikuti tes PNS. Namun perlu diingat, peluang seperti ini pastinya tidak berlangsung lama atau bahkan tidak sesuai dengan yang kita diharapkan.

Didalam masa pembangunan, obat mujarap untuk mengatasi masalah pengangguran yaitu dengan menumbuhkan jiwa Kewirausahaan melalui Wirausaha. Kewirausahaan merupakan sikap mental dan sifat jiwa yang selalu aktif dalam berusaha untuk memajukan karya baktinya dalam rangka upaya meningkatkan pendapatan di dalam kegiatan usahanya. Kemudian Wirausaha adalah kemampuan seseorang untuk hidup sendiri atau berdikari di dalam menjalankan kegiatan usahanya atau bisnisnya yang bebas atau merdeka secara lahir dan bathin.

Melihat begitu kompleksnya pengertian dari Kewirausahaan dan Wirausaha, bukan berarti seorang calon wirausahawan harus bersusah payah untuk memikirkan usaha apa yang akan ia bangun. Sebab segala macam bentuk usaha,bila diterapkan dengan pola manajemen usaha (perencanaan, pelaksanaan, pengontrolan) yang baik pasti akan menuai hasil yang memuaskan.

Sebagai suatu contoh, telah banyak kota-kota maju di indonesia yang masyarakatnya telah sukses menumbuhkan jiwa kewirausahaan dengan mengkomersialkan makanan khas daerah melalui usaha makanan. Sebut saja Yogyakarta dengan gudeg dan bakpia pathoknya, Semarang dengan lumpia dan bandeng prestonya, Makassar dengan coto makassar dan es palubutungnya, dan manado dengan rica-ricanya.

Bila para pelancong atau wisatawan yang inngin menikmati masakan-masakan tersebut, sudah tersedia rumah makan atau warung makan yang siap menjajakan masakan khas daerah setempat. Itu baru soal makanan, apalagi kalau soal mengkomersialkan hasil kerajinan, tidak perlu ditangnyakan lagi. Mereka memang jagonya.

Kota-kota tersebut diatas sangat populer ditanah air karena mampu mengkomersialkan makanan khas daerahnya. Mengapa bisa demikian? Jawabannya adalah karena masyarakat dikota-kota tersebut memiliki jiwa kewirausahaan. Didalam jiwa kewirausahaan terkandung makna berani mengambil resiko, pantang menyerah, dan kerja keras. Luarbiasa bukan? Lalu bagaimana dengan Sumba Tengah ? apakah sumba tengah tidak memiliki makanan khas ? atau kerajinan tangan misalnya?

Anakalang yang sudah hampir pasti menjadi ibu kota kabupaten hendaknya menyiapkan jawaban untuk pertanyaan diatas sejak dini. Secara pribadi saya sudah mengenal anakalang sejak usia 7 tahun. Saya sangat suka sekali dengan kue putu dan sayur ka’batta buatan nenek. Kue putu dan sayur ka’batta adalah masakan yang sudah tidak asing lagi di lidah dan telinga orang anakalang. Saya ataupun masyarakat Sumba Tengah lainnya mungkin dengan mudah dapat jika ingin menikmati masakan khas Anakalang tersebut. Tetapi bagaimana dengan nasip wisatawan domestik (dalam negeri) atau wisatawan asing yang ingin menikmati atau mencicipi masakan khas anakalang ? apakah di anakalang sudah tersedia rumah makan atau warung makan yang menyediakan ka’batta dan kue putu? Jawabannya tentu saja belum ada.

Sayur ka’batta dan kue putu mungkin hanya merupakan contoh kecil saja. Mungkin masih banyak lagi masakan khas Anakalang yang saya tidak ketahui. Sayur ka’batta dan kue putu merupakan peluang usaha yang potensial bila dikenbangkan dan juga merupakan modal besar yang di sepelekan. Tidak hanya makanan sebenarnya, tetapi Anakalang juga menyimpan cukup banyak jenis kerajinan tangan tradisional, seperti tikar, kaleku, tempat sipinang, kain tenun, dan bola nasi yang memiliki nilai ekomomi yang tinggi. Sumba tengah sudah memiliki ketrampilan dalam diri masyarakatnya. Tinggal bagimana masyarakat tersebut dilatih untuk dapat menerapkan pola manajemen usaha yang baik.

Takut gagal serta tidak berani mengambil resiko merupakan beberapa faktor penyebab usaha makanan kurang diminati dikalangan masyarakat sumba tengah. Sedangkan penyebab usaha makanan kurang diminati oleh masyarakat sumba tengah adalah gengsi. Apabila masyarakat sumba tengah ingin berkecimpung didunia usaha khususnya untuk usaha makanan, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengubur dalam-dalam gengsi yang ada dalam diri masyarakat sumba tengah. Menjual makanan bukanlah suatu pekerjaan yang hina, namun suatu profesi yang lebih mulia daripada mencuri atau merampok.

Dalam dunia wirausaha, kerjakeras, keberanian mengambil resiko, dan kreatifitas, merupakan tiga hal utama yang wajib dilaksanakan. Melalui kewirausahaan masyarakat sumba tengah dapat belajar mandiri, inovatif, dan kreatif guna meningkatkan kesejahteraan.

Tantangan untuk bisa terus bertahan sebagai kabupaten, tidak hanya merupakan tanggung jawab penuh para pemimpin sumba tengah nantinya. Tetapi juga merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat sumba tengah. Masyarakat sumba tengah diharapkan tidak terlalu terlena dengan hiruk pikuk atmosfer politik yang makin memanas menjelang pilkada sumba tengah yang akan dilaksakan dalam waktu dekat. ,tetapi yang terpenting juga harus tahu bagaimana caranya meningkatkan kesejahteraan hidup.

Soal berpolitik tidak usah diragukan lagi, sudah pasti masyarakat Sumba Tengah jagonya. Tetapi bagaimana caranya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Sumba Tengah masih perlu banyak belajar.

Pemerintah Sumba Tengah kedepan diharapkan dapat mengalokasikan dana untuk kegiatan-kegiatan perlatihan kewirausahaan kepada masyarakat. Pelatihan yang bertujuan untuk mengasah kertrampilan masyarakat dalam meningkatkan nilai jual suatu komoditi yang dimiliki daerah, sehingga mampu menciptakan masyarakat yang mandiri, kreatif, dan inovatif. Apabila pemerintah sumba tengah sudah mampu menciptakan para manusia sumba tengah yang mandiri, kreatif, dan inofatif, masalah pengangguran bukan lagi merupakan ancaman yang menghawatirkan.

Akan datang suatu perubahan untuk dapat hidup lebih baik merupakan dambaan seluruh masyarakat sumba tengah. Tapi sebenarnya perubahan adalah soal waktu yang terpenting adalah niat dari masyarakat sumba tengah untuk berubah.

MEREKA IBU KOTA SUMBA TENGAH

…apalah sebuah kota itu

kalau bukan penduduknya…

(William Shakhespeare)

 

Wajah Sumba TengahRobertus Umbu Tayi – Sehari setelah Fauzi Bowo resmi menjadi Gubernur DKI Jakarta beberapa waktu yang lalu, head line koran-koran ibu kota langsung menyuguhkan tugas terdekat baginya yaitu bagaimana mengatasi permasalahan kemacetan Ibu Kota. Dengan pertambahan kendaraan seperti sekarang ini diprediksi bahwa pada tahun 2025 orang Jakarta sudah tidak bisa keluar garasi lagi karena semua ruas jalan sudah penuh dengan kendaraan. Mengerikan! Beberapa bulan kemudian kita semua malu karena pintu masuk dunia ke Indonesia yakni Bandara Cengkareng tertutup karena banjir. Di Jogjakarta, sekarang lagi marak trotoar di beberapa ruas jalan dibongkar untuk pelebaran jalan. Apa lagi kalau bukan untuk mengurangi kemacetan. Di Surabaya para pedagang kaki lima kejar-kejaran dengan Satpol PP karena dianggap liar. Bulan lalu saya mengelilingi Kota Waikabubak yang setelah berpuluh-puluh tahun tidak ada perubahan dan kelihatannya seperti kota yang sudah jenuh dan semrawut. Saya jadi teringat akan Sumba Tengah. Kabupaten baru ini pasti akan segera punya kota juga. Apakah kota yang ada di Sumba Tengah nanti akan menuju ke tempatnya Jakarta, Jogjakarta, Surabaya atau waikabubak yang sekarang dengan berbagai masalahnya? Saya jadi ingat cerita Umbu Neka Djarawoli seorang pejuang Sumba Tengah tentang komentar Abdul Gafur pada sebuah kesempatan. Katanya,” Sumba Tengah ini masih kosong. Buat dia menjadi bagus agar dapat menjadi contoh bagi Kabupaten lain.”

Ada berbagai spekulasi yang bergulir di masyarakat seputar di mana dan bagaimana perencanaan tata ruang di Sumba Tengah terutama di mana Ibu Kota akan mendapat tempat. Bahkan para spekulan tanah sudah bergerak cepat dengan membeli tanah dengan harga sangat murah dari orang kampung pada daerah-daerah tertentu. Sumba tengah yang masih kosong dalam selayang pandang Abdul Gafur bisa saja diterima dalam banyak pengertian. Belum banyak wilayah terbangun atau masih banyak lahan yang kosong. Sumba Tengah masih memiliki ruang yang cukup untuk merencanakan tata ruang yang ideal dengan proyeksi 50 sampai 60 tahun ke depan. Membangun dengan kondisi yang relatif masih kosong ini tentunya akan lebih mudah dibandingkan dengan membangun dalam keterlanjuran-keterlanjuran pembangunan masa lalu yang mugkin saja tidak sesuai dengan tata guna lahan seperti yang diplot dalam master plan, atau rencana tata ruang wilayah atau rencana tata ruang kota. Seperti contoh di atas yaitu trotoar harus dibongkar lagi,bangunan-bangunan digusur dan seterusnya.

Dalam posisi yang relatif bebas untuk merencanakan apa yang harus dibangun dan dimana lokasi tersebut, memikirkan soal perencanaan wilayah khususnya kota tetap merupakan hal yang tidak mudah. Pengaturan kota bukan hanya sekedar masalah fisik dan poles memoles wajah visual, akan tetapi menyangkut tata nilai dan aspek-aspek politik, ekonomi,sosial, kebudayaan, pertahan dan keamanan yang kompleks. Kalau tidak ditangani dengan pemikiran yang komprehensif akan menjadi sumber permasalahan yang baru. Tantangannya kompleksitas ini adalah cost atau biaya yang tidak sedikit untuk semua proses yang menyertai seluruh proses perencanaan. Namun jika dilakukan secara benar, akan sangat membantu efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan,dan meminimalisir persoalan-persoalan yang timbul di kemudian hari yang sudah pasti menuntut cost sosial politik yang lebih besar. Istilahnya kita mesti berani membayar harga yang mahal di depan untuk sebuah jalan yang akan menuntun kita kepada sesuatu yang baik di masa depan.

Siapa yang bertanggung jawab?

Tata ruang masa depan adalah tanggung jawab para pengambil keputusan masa kini. Oleh karena itu perlu bagi mereka untuk benar-benar mengerti apa yang sebenarnya dikehendaki dari masa depan kita, oleh karena keputusan-keputusan yang diambil hari ini akan mempunyai dampak yang luar biasa pada kehidupan mendatang. Suatu skenario tentang tata ruang masa depan harus dapat kita formulasikan hari ini. Suatu pandangan yang konstruktif tentang masa depan berdasarkan persepsi serta analisis yang matang harus dapat diformulasikan secara serius dan teliti.

Salah satu tantangan yang perlu disadari saat ini adalah keberadaan kita pada zaman perubahan yang cukup cepat dan kekuatan-kekuatan yang berada di belakang perubahan itu sudah berada di sekitar kita. Kekuatan-kekuatan yang di maksud adalah kekuatan ekonomi, sosial, budaya, politik dan teknologi yang nota bene bertanggung jawab dalam semua proses yang berkaitan dengan perencanaan sebuah wilayah.

Informasi menjadi unsur sentral dalam hal ini. Prediksi perubahan-perubahan yang menanti di masa depan basisnya adalah informasi yang kita miliki. Dengan refrensi informasi kita akan mampu menanggapi perubahan-perubahan itu dan memperkirakan ke mana perubahan ini akan membawa kita. Dengan demikian kita dapat menciptakan piranti pengendali untuk mengarahkan pembangunan.

Secara konkrit yang bertanggung jawab langsung terhadap perencanaan wilayah hingga perencanaan kota di tingkatan kabupaten adalah Bupati beserta dinas-dinas terkait perencanaan seperti BAPPEDA, Dinas Pekerjaan Umum, dan Dinas Tata Kota. Melihat Sumba Tengah dalam konteks perencanaan wilayah ini, harus diakui bahwa kita pantas bertanya bagaimana hal ini dapat dilakukan. Dari sisi sumber daya manusia Sumba Tengah masih sangat banyak kekurangan personil pada sektor ini, belum lagi berpikir tetang pakar yang ahli terhadap perencanaan wilayah atau kota. Dan kita tidak bisa menanti sampai kita memiliki orang yang punya kompetensi yang berkaitan dengan perencanaan wilayah dan tata kota. Kita harus segera melakukan pembangunan fisik dan kita membutuhkan panduan yang jelas dalam bentuk Rencanan Tata Ruang dan Wilayah sehingga tidak membangun secara serampangan. Untuk itu sebelumnya kita perlu melakukan kajian menyeluruh terhadap wilayah Sumba Tengah untuk dapat menentukan potensi dari setiap wilayah yang kemudian dapat menentukan dan memutuskan peruntukkan dan tata guna lahan untuk setiap wilayah. Mencari pihak ketiga yang dapat mengerjakan pekerjaaan ini mungkin dapat menjadi alternatif untuk dapat segera dikerjakan dengan melihat kebutuhan ini yang dapat dianggap cukup mendesak. Pihak ketiga ini dapat berupa perusahaan-perusahaan konsultan yang bergerak di bidang perencanaan wilayah dan tata kota, atau unsur kampus yang biasa menangani kasus-kasus perencanaan wilayah dan tata kota.

Tanggungjawab akan tata ruang masa depan yang ada pada pundak pemimpin daerah ini memang mensyaratkan kearifan yang lebih. Hal ini perlu agar kebiasaan masa lalu dan penyakit laten pemimpin daerah yang menjadi penguasa tunggal kebijakan pembangunan dapat dihilangkan. Banyak kota sekarang menghadapi banyak persoalan karena bupatinya tidak patuh pada master plan yang sudah menjadi semacam arahan dasar pembangunan fisik. Setiap kali terjadi pegantian pemimpin daerah maka kebijakan pembangunan fisik juga akan berubah, sehingga ada kesan bahwa banyak kota di Indonesia direncanakan dengan selera elit dan untuk kepentingan masyarakat lapisan atas saja. Kita tentunya masih ingat saat Sumba Tengah masih menjadi bagian dari Sumba Barat, sekitar 20 tahun yang lalu, di beberapa sudut-sudut kota Waikabubak ada tertulis BARIS, yang kemudian untuk setiap hurufnya diberi kepanjangan Bersih, Indah, Rapih, Indah, Sehat. BARIS dapat dianggap sebagai visi kota Waikabubak yang ingin dicapai kemajuannya setiap tahun. Setelah 20 tahun apa yang terjadi dengan Waikabubak? Keaadaan kota selalu kembali ke keadaan semula. Setiap bupati baru, maka imajinasinya tentang kota akan berbeda. Tiba-tiba Lapangan sepak bola kebanggaan masyarakat Sumba Barat mau dijadikan taman kota. Jalur-jalur lalu lintas tidak jelas, dan keadaan pasar dan terminal yang sangat jorok itulah akibat dari tidak konsistennya proses pembanguan fisik yang terjadi di Sumba Barat.

Peran masyarakat

Belajar dari kesalahan-kesalahan masa lalau ini, kita perlu menemukan strategi yang tepat sehingga pembangunan di sumba tengah dapat terjadi secara berkelanjutan dan berkesinambungan. Bupati yang merasa sebagai raja di daerahnya perlu dikendalikan. Persoalan yang timbul dalam kebijakan pembangunan fisik sebuah wilayah terjadi karena diabaikannya unsur masyarakat dalam proses perencanaan. Akibatnya masyarakat penghuni kota yang direncanaka tidak tahu ke mana kota ini akan dikembangkan,dan terutama perasaan memiliki sebuah lingkungan sama sekali tidak ada. Bagaimanapun bagusnya sebuah kota kalau tidak disertai denga rasa memiliki penduduknya maka usia kota tersebut tidak akan lama.

Akan ada banyak hal yang menjadi persoalan jika melibatkan masyarakat. Masyarakat dianggap tidak mengerti dan terlalu awam untuk memahami hal-hal kompleks yang berkaitan dengan perencanaan wilayah dan tata kota. Di satu pihak dibutuhkan adanya konsultasi antara penduduk dengan badan-badan perencana yang dianggap akan memakan waktu, di pihak yang lain dibutuhkan perlunya keputusan yang cepat untuk segera mendapatkan hasil-hasil yang konkrit, atau kesulitan dari pihak masyarakat sendiri yang sudah disibukkan oleh persoalan sehari-hari sehingga tidak tertarik lagi untuk mengikuti pertemuan-pertemuan. Untuk keadaan yang ideal kita memang harus membayar sesuatu sebagai harganya. Penguasa harus berusaha menciptakan situasi di mana masyarakat dapat terlibat benar dalam proses perencanaan wilyah atau perkotaan. Energi yang terdapat dalam masyarakat bukan semata soal seberapa dalam dia paham tentang tata kota dan wilayah modern yang baik, pengenalan akan ligkungan fisik dan lingkungan sosialnya dapat menjadi refrensi yang berharga bagi pihak yang akan menyusun draft rencana tersebut.

Khusus masyarakat Sumba Tengah yang relatif masih kental kehidupan tradisionalnya sudah pasti memiliki kearifan dan pengetahuan dalam merancang lingkungan binaannya. Dan biasanya bagi masyarakat tradisional kegiatan merancang, merencanakan dan melaksanakan serta mengelola lingkungan binaannnya merupakan kegiatan swadaya dan swakarsa lokal dari penduduknya. Dengan demikian lingkungan fisik yang terbentukk betul-betul secara pas dan wajar mewadahi aktifitas manusia yang menghuni dengan segenap tata cara dan adat istiadatnya. Barangkali ini dapat memberi gambaran bahwa masyarakat yang tidak belajar tentang tata kota punya kearifan yang lahir dari budayanya. Yang paling penting masyarakat penghuni kotalah yang paling tahu apa yang dibutuhkannya. Jika masyarakat benar-benar diakomodasi dalam perancangan awal, kota benar-benar akan menjadi milik bersama dan dengan demikian kesepakatan bersama yang tertuang dalam master plan nantinya akan dikawal terus secara kolektif tidak peduli siapa yang akan menjadi pemimpin daerah ini. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam perjalanan pembangunan dapat secara langsung dikritisi oleh masyarakat yang mekanismenya dapat disepakati bersama. Akhirnya mari kita berimajinasi bersama tentang tempat kita hidup nanti agar menjadi tempat layak untuk dihidupi selama-lamanya. Selagi rumah kita belum terbangun, masih kosong, kata Abdul Gafur.