“Kuberi Sekilo Kau Kembalikan Aku Dua Kali Lipat”, Lahan percontohan : Sarana penyediaan bibit unggul di Sumba Tengah.

Apa yang ada di benak anda ketika mendengar ataupun melihat kata “Lahan Percontohan”? Tentu pada umumnya berpendapat bahwa lahan percontohan adalah sebuah lahan tanah yang dijadikan contoh untuk budidaya tanaman pertanian. Di berbagai daerah di seluruh penjuru tanah air tentu telah memiliki lahan percontohannya masing-masing. Begitupun di Sumba Tengah, sebagai salah satu kabupaten baru di negeri ini Sumba Tengah juga telah memiliki lahan percontohannya sendiri. Tepatnya 50 Ha untuk tanaman padi, 10 Ha untuk tanaman jagung serta 5 Ha untuk tanaman kacang merah. Khusus untuk tanaman padi daerah penyebarannya adalah 21 Ha yang terdapat di Mamboro, 1.5 Ha di Katikutana, 16.5 Ha di Katikutana Selatan, serta 11 Ha berada di Umbu Ratu Nggai Barat.

Johanis S. Djurumana selaku petugas pengawas dan sertifikasi benih Dinas Pertanian kabupaten Sumba Tengah lewat percakapan telepon menjelaskan bahwa lahan yang digunakan ini sebenarnya adalah milik petani dan bukan lahan atau tanah milik pemerintah. Seperti pepatah kuno “tak ada asap bila tak ada api”, maka dari itu lahan percontohan ini ditujukan selain sebagai lahan contoh untuk para petani lainnya juga bertujuan merubah pola tanam petani yang masih tradisional dan yang tak kalah penting adalah penyediaan bibit unggul. Penyediaan bibit unggul yang dimaksudkan Johanis adalah pemerintah dalam hal ini dinas pertanian kabupaten memberikan bantuan kepada para petani di lahan contoh berupa benih unggul, pupuk, petisida dan herbisida secara cuma-cuma. Dengan catatan para petani wajib mengembalikan benih unggul tersebut 2 kali lipat banyaknya kepada pemerintah. Misalkan diberikan 1 kg maka harus dikembalikan 2 kg, sedangkan untuk hasil tani berupa padi menjadi milik petani sepenuhnya dan bukan milik pemerintah. Ketersediaan benih unggul ini menjadi penting agar pola tanam dengan penggunaan bibit lokal yang hanya menghasilkan padi 2 ton/Ha bisa menjadi 13 ton/Ha dengan menggunakan bibit unggul, kata Johanis. Untuk distribusi benih unggulan, pupuk serta petsitida dan herbisida diberikan lewat Gapokan (gabungan kelompok tani) yang telah ada di tiap desa.

Setiap program pemerintah tentu tidak selamanya berjalan lancar sesuai dengan apa yang telah dicanangkan dan direncanakan. Begitupun juga untuk program lahan percontohan ini, Johanis menceritakan bahwa kendala yang umum ditemui dalam penerapan program ini adalah budaya malas dari petani akibat dari budaya pesta yang mereka lakukan. Budaya pesta ini membuat petani mengurangi waktu untuk berproduktif atau bertani yang seharusnya 8-9 bulan pertahun menjadi hanya 4 bulan pertahun. Selain itu juga kendala yang dihadapi adalah faktor rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM). Para petani ternyata kurang memahami cara budidaya yang baik seperti: ada beberapa petani yang menolak menggunakan pupuk dengan alasan tanah mereka cukup subur dan telah lama menghasilkan padi tanpa perlu menggunakan pupuk. Ada juga yang menolak menggunakan bibit unggul dengan alasan penggunaannya terlampau sedikit untuk tiap hektarnya (25 kilo/Ha), mereka lebih suka memakai benih lokal dengan jumlah 60 kg/Ha. Hal ini karena mereka memakai logika kuno yakni “semakin besar jumlah benih pasti semakin besar hasil taninya”. Dari kedua alasan diatas Johanis menerangkan bahwa hal itu adalah salah, seharusnya petani sadar bahwa setiap tanah memiliki kadar kesuburan yang bisa habis karena terlalu sering ditanami. Untuk itulah pupuk menjadi penting agar tingkat kesuburan tanah kembali ke kondisi semula dan dapat memperoleh hasil tani yang maksimal. Untuk jumlah bibit per hektar Johanis menjelaskan bahwa logika berpikir mereka jelas salah. Dengan menggunakan bibit unggul seharusnya petani bisa berhemat untuk menghasilkan padi yang lebih baik dan banyak. Misalkan untuk target 10-13 ton per hektar, dengan bibit unggul hanya memerlukan 25 kg per hektarnya, sedangkan dengan bibit lokal memerlukan benih sebanyak 60 kg.

Meskipun ada segelintir petani yang menolak namun tidak sedikit juga yang menerima program pemerintah ini. Untuk itulah Dinas Pertanian kabupaten Sumba Tengah merasa perlu untuk selalu memberikan pendampingan dan penyuluhan kepada mereka. Pendampingan yang dilakukan dimulai sejak persiapan lahan sampai dengan pemanenan dengan detail kurun waktu pendampingannya sendiri sebanyak 2 kali dalam 2 minggu sebelum semai/tanam, dan 3 kali dalam 3 bulan setelah tanam sampai masa panen.

Lahan percontohan ini sendiri dianggap penting oleh dinas pertanian karena menyangkut ketersediaan bibit di Sumba Tengah. Dan bagi mereka, ini bukanlah program coba-coba namun memang sudah harus dilakukan. Oleh karena itulah dinas pertanian harus selalu ke lapangan yakni melakukan pengawasan benih, hama serta penyakit.

Dengan melihat luasnya hamparan lahan yang ada di Sumba Tengah Johanis berpendapat bahwa bukan tidak mungkin Sumba Tengah mampu menjadi daerah lumbung pangan. Terlebih untuk pulau Sumba, Sumba Tengahlah yang terluas wilayah lahan pertaniannya lanjutnya. Untuk saat ini langkah awalnya adalah dengan memaksimalkan lahan percontohan dengan tujuan agar para petani mau dan mampu merubah pola tanam mereka. Dan tidak lupa Johanis menuturkan “asalkan pemimpinnya siap turun ke sawah”.

Oleh : Ferdinand U.R Anaboeni

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s