Pilkada Yang Jujur, Adil dan Demokratis Melalui KPUD yang Bersih

Oscar Umbu Siwa – Hari penghakiman atau pilkada yang dinanti-nanti oleh seluruh masyarakat Sumba Tengah tinggal beberapa saat lagi. Para bakal calon kepala daerah sudah mempersiapkan jurus masing-masing untuk bertarung dalam pilkada nanti. Ini tentu menjadi lembaran baru bagi masyarakat Sumba Tengah untuk menentukan pemimpin populis secara demokratis selama tahunan kedepan. Namun, apakah pagelaran pesta demokrasi itu dapat berjalan dengan aman, lancar, bersih dan bermoral?. Persoalan ini penting dikaji oleh kita bersama. Mengacu pada sejumlah kasus dalam pilkada kerap berakhir dengan banyak ketidak beresan dan kekurangan-kekurangan sehingga pilkada berakhir ricuh. Apa lagi pilkada Sumba Tengah berhimpitan dengan PILGUB NTT.

Namun disatu sisi publik Sumba Tengah menaruh harapan yang sangat besar terhadap KPUD untuk dapat menjalankan tugas dan tanggungjawabnya tanpa memihak kepada salah satu calon.

Harapan ini sangat wajar, mengingat pasca pembentukan kabupaten Sumba Tengah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007 tentang pembentukan kabupatan Sumba Tengah, sudah banyak bakal calon yang menyatakan dirinya sebagai calon kepala daerah periode 2008-2013. Sekedar untuk mendapat simpati publik, mereka menamakan aksi mereka sebagai sosialisasi, deklarasi atau sekedar untuk pengenalan diri saja. Jika merujuk pada aturan yang berlaku maka tindakan seperti itu tidak dapat dibenarkan. Artinya ketika seorang bakal calon sudah mendapat lampu hijau atau rekomondasi dari partai politik atau gabungan partai politik baru bisa dikatakan sebagai bakal calon kepala daerah. Kemudian setelah melalui berbagai macam mekanisme di KPUD dan dinyatakan lolos, baru bakal calon kepala daerah tersebut disebut sebagai calon kepala daerah.

Atas dasar beberapa persoalan tersebut di atas maka Forum Peduli Masayarakat Sumba Tengah (FPMST) mengadakan diskusi dengan mengangkat suatu tema yang urgensi dan relevansinya sesuai dengan langkah Sumba Tengah kedepan. FPMST mencoba mengangkat tema “Kesiapan KPUD Menyongsong Pilkada Yang Jujur, Adil, dan Demokratis. Diskusi diawali dengan melihat tugas dan tanggung jawab dari bupati karateker yang salah satunya adalah memfasilitasi pemelihan bupati dan wakil bupati Sumba Tengah periode 2008-2013.

Kemudian bapak Umbu Rauta SH, M HUM mengarahkan diskusi dengan memberikan pemahaman secara akademis mengenai landasan hukum dari pemilihan kepala daerah langsung. Dimulai dari proses pembentukan KPUD sampai pada proses penghitungan suara. Secara hukum tata negara dikenal dua sistem hukum yakni sistem hukum tata negara Normal dan sistem hukum tata negara darurat. Berkaitan dengan pembentukan KPUD di Sumba Tengah, bisa saja yang dipilih adalah sistem hukum tata negara darurat. Artinya KPUD bisa dibentuk oleh bupati karateker atau berasal dari kabupaten induk.
Kemudian setelah KPUD terbentuk maka akan dibentuk badan-badan penyelenggara pemilu yang lain seperti Panitia Pengawas Pilkada (PANWAS), Tim pemantau Pilkada, dan desk pilkada. Adapun yang menjadi tugas dan tanggung jawab dari badan-badan pemilihan umum ini adalah mengawasi tahapan pilkada, menampung keluhan masyarakat, dan jika terjadi hal-hal yang mengarah pada masalah pidana maka akan menjadi tugas dari Panwas untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib (polisi). Khusus untuk panitia pengawas pilkada memiliki tatacara perekrutan keanggotaannya yang terdiri dari: Satu orang berasal Perguruan Tinggi (PT), Satu berasal dari kejaksaan, Satu orang berasal dari perwakilan dari masyarakat/LSM dan Satu orang lagi berasal dari kepolisian.

1 Komentar

  1. FMPST berharap besar masyarakat ST bisa menentukan pilihan yang tepat pada Pilkada ST nanti. KPUD harus menunjukan kenetralannya, jangan ada kepentingan.
    Masyarakat tunjukan kalau bisa memilih pemimpin ST yang tidak hanya menebar janji manis, mempunyai kharisma, hubungan persaudaraan/keluarga. Banyak contoh yang bisa kita ambil dari pemimpin2 pulau Sumba dulu/sekarang. Kabupaten kita baru seumur jangung, segala kepentingan/saling mengejek, saya yang paling benar, saya dulu yang berjuang dan lain sebagainya sudah memanaskan kuping masyarakat ST. sekali lagi hadirnya ST bukan karena ada kepentingan/siapa yang paling “seseorang” yang berjuang,ST hadir karena perjuangan SELURUH masyarakat ST untuk bebas dari keterbelakangan dan ingin melihat kedepan.
    buat balon2 Pilkada ST, jangan bermimpi anda mendadak menjadi pejabat di ST. tinggalkan janji2 yang mubasir/basi yang selama ini hanya menjadi hidangan enak bagi rakyat khususnya rakyat ST. kita tida bodoh, buktinya FMPST hadir dan membawa perubahan di ST lewat Talora. kami kaum2 intelektual tidak akan membiarkan kabupaten kita hanya menjadi ajang coba-coba orang yang mendak kaya/memiliki mobil pejabat.
    Hidup FMPST


Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s