Pendidikan yang Membangun Karakteristik Daerah

Hans K. Mesa – Sentralisasi pendidikan yang selama 32 tahun diterapkan oleh pemerintah Orba telah berhasil mengimplementasikan sebuah pendekatan kekuasaan kepada seluruh jajaran pengelola pendidikan. Sikap pemerintah yang berlebihan dalam seluruh dimensi kehidupan masyarakat termasuk pendidikan, telah berhasil melumpuhkan inisiatif dan kreativitas masyarakat secara sistematis.

Setelah sekian lama kita dikungkung oleh pola tindak dan pola pikir yang bernuansa kekuasaan, muncul suatu era reformasi yang meniupkan angin pembaruan dalam seluruh sendi kehidupan masyarakat. Muncul UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang terkenal dengan otonomi daerah, dan kini, otonomi daerah sudah berlangsung di seluruh pelosok tanah air. Dalam kegalauan dan kegamangan sikap, kita melihat banyak pejabat di daerah kelimpungan dan kebingungan memformulasikan format impelementasi konsep tersebut dalam bidang garapannya. Akibatnya memang cukup menyedihkan, yakni masih ada pejabat yang bersikap dan berbuat seperti pada zaman Orba.

Demikian pula dalam bidang pendidikan, kita masih lihat besarnya pengaruh pemerintah pusat terhadap pendidikan di daerah. Dalam banyak hal, teknokrat pendidikan di daerah kurang memiliki kemampuan untuk menyusun perencanaan pendidikan regional/makro sesuai kebutuhan daerahnya. Kita masih saksikan di Sumba (kecamatan) adanya praktek pendidikan yang konvensional nyaris tanpa sentuhan nafas reformasi. Sudah saatnya para pejabat pendidikan dan para teknokrat pendidikan di Sumba Tengah berpikir keras tentang pendidikan sebagai entry point (langkah awal) pembangunan daerah. Era otonomi daerah ini jangan dibiarkan lewat begitu saja tanpa tindakan yang tepat. Sebagai daerah yang masih baru semestinya memaknai era ini sebagai era kebangkitan untuk membangun Kabupaten Sumba Tengah secara maksimal sesuai potensi riil yang ada. Memang harus diakui, kita belum memiliki Peraturan Pemerintah tentang otonomi pendidikan sebagai landasan untuk berbuat. Tapi, tidak berarti kita harus menunggu tanpa berbuat sesuatu bagi pengembangan pendidikan di daerah. Untuk sementara kita dapat menggunakan PP Nomor 25/2000 sebagai langkah awal untuk mulai menata pendidikan di daerah.

Pendidikan dan karakteristik daerah
Sudah saatnya, Kabupaten Sumba Tengah mengelola pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerahnya. Kita memang membutuhkan standar mutu pendidikan secara nasional, dan itu dimungkinkan lewat Ebtanas.

Daerah-daerah (kecamatan/desa) dapat mengelola pendidikan yang bermutu sesuai karakteristiknya. Katakanlah kita beri kesempatan kepada Mamboro,Kondamaloba dan Lenang untuk konsentrasi dalam bidang pendidikan, perikanan, peternakan dan lain-lain. Kecamatan Umbu Ratunggai Timur/Barat ,Katikutana Selatan untuk bidang pendidikan, kehutanan dan seterusnya. Pandangan ini dilandasi oleh pemikiran bahwa setiap daerah mesti memiliki kemampuan komparatif dan kompetitif dalam skala nasional. Tidak seperti saat ini, di mana semua daya unggul dan kompetitif berada di Jawa. Sementara pendidikan di luar Jawa sekadar dijadikan sarana pemerataan pendidikan sesuai amanat UUD 1945. Atas dasar pemikiran yang demikian, para pemimpin kabupaten Sumba Tengah nantinya mesti memahami betul kondisi obyektif daerah yang meliputi:

pertama, Analisis potensi wilayah. Dalam rangka pengembangan pendidikan sesuai kondisi obyektif wilayah, kita butuh analisis potensi wilayah termasuk aspek demografis dan geografisnya. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran riil tentang potensi wilayah dan kemudian kita desain pendidikan macam apa yang dapat menopang pengembangan potensi wilayah. Jika potensi wilayahnya di bidang pertanian, maka kita harus dukung dengan sekolah pertanian. Jika wilayahnya berpotensi di bidang perikanan, kita harus dukung dengan sekolah perikanan, jika wilayahnya berpotensi di bidang peternakan, maka kita harus dukung dengan sekolah peternakan, jika wilayahnya berpotensi di bidang kelautan, kita dukung dengan sekolah kelautan, dan seterusnya. Jika perlu dapat mendirikan sekolah usaha tani serta SLTP di setiap kecamatan untuk mendidik dan melatih tenaga kerja produktif kita yang DO atau yang tidak tamat SD. Jenis dan tingkatan sekolahnya disesuaikan dengan target pembangunan sesuai program pembangunan daerah (PROPEDA) dan Rencana Trategis Pembangunan (RENSTRA). Selama ini, kita sibuk dengan proyek penambahan jenis sekolah umum dengan anggaran yang besar tanpa target yang jelas.

Kedua, analisis unit cost (biaya perunit) merupakan suatu penghampiran ekonomi pendidikan yang berupaya memetakan kondisi riil masyarakat dengan menggunakan indeks harga satuan. Selama ini, para perencana pendidikan di daerah menyusun perencanaan pendidikan beserta pembiayaan pendidikan sesuai indeks harga satuan yang berlaku di kota. Akibatnya adalah terjadi pengelolaan yang salah dalam distribusi anggaran pendidikan pada daerah/kecamatan. Kalau kita sepakat menjadikan kecamatan sebagai basis pertumbuhan/pengembangan terpadu tanpa melupakan basis pembangunan daerah modal versi pembangunan dan pengembangan regional, mestinya unit cost pendidikan antara kecamatan yang satu berbeda dengan kecamatan yang lain. Indeks harga satuan pada kecamatan yang satu berbeda dengan indeks harga satuan pada kecamatan lain. Sudah saatnya di era otonomi daerah ini, kita memiliki gambaran jelas tentang analisis unit cost sebagai pegangan bagi pejabat dan tehnokrat pendidikan di daerah dalam memformulasikan perencanaan pendidikaan di daerah.

Ketiga, Kurikulum muatan lokal. Salah satu alasan substansial diberlakukannya kebijakan kurikulum muatan lokal adalah terjadinya tarik menarik kepentingan antara elite tentang pewarisan nilai budaya kepada generasi muda lewat pendidikan formal. NTT dikenal dengan masyarakat plural. Karena itu, tidak satu pun nilai budaya masyarakat tertentu yang reprensentatif untuk diwariskan kepada generasi muda. Itulah sebabnya setiap daerah diberi kewenangan untuk memformulasikan kurikulum muatan lokal. Kini, sudah saatnya kita lakukan terobosan yang bermakna dalam menentukan kurikulum muatan lokal. Pada satu sisi, kita mesti loyal dan akomodatif terhadap kepentingan masyarakat lokal tetapi pada sisi lain kita juga harus antisipatif, aspiratif dan akomodatif pada kepentingan masyarakat Sumba tengah.

Keempat, Untuk memperbaiki basis kualitas pendididkan SD, dibutuhkan political will (keputusan politik) pemerintah Sumba Tengah untuk meningkatkan kualitas guru-guru SD. Berbagai cara dapat ditempuh misalnya menugaskan guru SD untuk menempuh pendidikan DlI, DIII, atau S1 melalui universitas terbuka atau kelas intensif, penataran, seminar. Kebijakan ini dilakukan secara berjenjang hingga guru SLTA. Untuk keberhasilan program ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Tengah mesti mengagihkan sejumlah anggaran pendidikan dalam APBD.

Kelima, Untuk menempati jabatan strategis dalam lingkunan Dinas Diknas, Pemerintah Daerah mesti melakukan fit and proper test. Selama ini jabatan strategis dalam jajaran Diknas diisi oleh orang yang diusulkan oleh Baperjakat (badan pekerja Jakarta) dan yang disenangi oleh gubernur/bupati/walikota. Demikian pula untuk jabatan kepala sekolah, mesti dilakukan fit and proper test untuk memperoleh kepala sekolah yang berkompeten. Pemerintah Daerah mesti selektif dalam mengangkat seseorang dalam jabatan di lingkungan Diknas. Mengapa? Karena taruhannya adalah masa depan Kabupaten Sumba Tengah. Atas dasar itu, setiap daerah mesti secara sistematis menyiapkan calon-calon pemimpin yang profesional dalam bidang pendidikan.

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s