Pendidikan yang Membangun Karakteristik Daerah

Hans K. Mesa – Sentralisasi pendidikan yang selama 32 tahun diterapkan oleh pemerintah Orba telah berhasil mengimplementasikan sebuah pendekatan kekuasaan kepada seluruh jajaran pengelola pendidikan. Sikap pemerintah yang berlebihan dalam seluruh dimensi kehidupan masyarakat termasuk pendidikan, telah berhasil melumpuhkan inisiatif dan kreativitas masyarakat secara sistematis.

Setelah sekian lama kita dikungkung oleh pola tindak dan pola pikir yang bernuansa kekuasaan, muncul suatu era reformasi yang meniupkan angin pembaruan dalam seluruh sendi kehidupan masyarakat. Muncul UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang terkenal dengan otonomi daerah, dan kini, otonomi daerah sudah berlangsung di seluruh pelosok tanah air. Dalam kegalauan dan kegamangan sikap, kita melihat banyak pejabat di daerah kelimpungan dan kebingungan memformulasikan format impelementasi konsep tersebut dalam bidang garapannya. Akibatnya memang cukup menyedihkan, yakni masih ada pejabat yang bersikap dan berbuat seperti pada zaman Orba.

Demikian pula dalam bidang pendidikan, kita masih lihat besarnya pengaruh pemerintah pusat terhadap pendidikan di daerah. Dalam banyak hal, teknokrat pendidikan di daerah kurang memiliki kemampuan untuk menyusun perencanaan pendidikan regional/makro sesuai kebutuhan daerahnya. Kita masih saksikan di Sumba (kecamatan) adanya praktek pendidikan yang konvensional nyaris tanpa sentuhan nafas reformasi. Sudah saatnya para pejabat pendidikan dan para teknokrat pendidikan di Sumba Tengah berpikir keras tentang pendidikan sebagai entry point (langkah awal) pembangunan daerah. Era otonomi daerah ini jangan dibiarkan lewat begitu saja tanpa tindakan yang tepat. Sebagai daerah yang masih baru semestinya memaknai era ini sebagai era kebangkitan untuk membangun Kabupaten Sumba Tengah secara maksimal sesuai potensi riil yang ada. Memang harus diakui, kita belum memiliki Peraturan Pemerintah tentang otonomi pendidikan sebagai landasan untuk berbuat. Tapi, tidak berarti kita harus menunggu tanpa berbuat sesuatu bagi pengembangan pendidikan di daerah. Untuk sementara kita dapat menggunakan PP Nomor 25/2000 sebagai langkah awal untuk mulai menata pendidikan di daerah.

Pendidikan dan karakteristik daerah
Sudah saatnya, Kabupaten Sumba Tengah mengelola pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerahnya. Kita memang membutuhkan standar mutu pendidikan secara nasional, dan itu dimungkinkan lewat Ebtanas.

Daerah-daerah (kecamatan/desa) dapat mengelola pendidikan yang bermutu sesuai karakteristiknya. Katakanlah kita beri kesempatan kepada Mamboro,Kondamaloba dan Lenang untuk konsentrasi dalam bidang pendidikan, perikanan, peternakan dan lain-lain. Kecamatan Umbu Ratunggai Timur/Barat ,Katikutana Selatan untuk bidang pendidikan, kehutanan dan seterusnya. Pandangan ini dilandasi oleh pemikiran bahwa setiap daerah mesti memiliki kemampuan komparatif dan kompetitif dalam skala nasional. Tidak seperti saat ini, di mana semua daya unggul dan kompetitif berada di Jawa. Sementara pendidikan di luar Jawa sekadar dijadikan sarana pemerataan pendidikan sesuai amanat UUD 1945. Atas dasar pemikiran yang demikian, para pemimpin kabupaten Sumba Tengah nantinya mesti memahami betul kondisi obyektif daerah yang meliputi:

pertama, Analisis potensi wilayah. Dalam rangka pengembangan pendidikan sesuai kondisi obyektif wilayah, kita butuh analisis potensi wilayah termasuk aspek demografis dan geografisnya. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran riil tentang potensi wilayah dan kemudian kita desain pendidikan macam apa yang dapat menopang pengembangan potensi wilayah. Jika potensi wilayahnya di bidang pertanian, maka kita harus dukung dengan sekolah pertanian. Jika wilayahnya berpotensi di bidang perikanan, kita harus dukung dengan sekolah perikanan, jika wilayahnya berpotensi di bidang peternakan, maka kita harus dukung dengan sekolah peternakan, jika wilayahnya berpotensi di bidang kelautan, kita dukung dengan sekolah kelautan, dan seterusnya. Jika perlu dapat mendirikan sekolah usaha tani serta SLTP di setiap kecamatan untuk mendidik dan melatih tenaga kerja produktif kita yang DO atau yang tidak tamat SD. Jenis dan tingkatan sekolahnya disesuaikan dengan target pembangunan sesuai program pembangunan daerah (PROPEDA) dan Rencana Trategis Pembangunan (RENSTRA). Selama ini, kita sibuk dengan proyek penambahan jenis sekolah umum dengan anggaran yang besar tanpa target yang jelas.

Kedua, analisis unit cost (biaya perunit) merupakan suatu penghampiran ekonomi pendidikan yang berupaya memetakan kondisi riil masyarakat dengan menggunakan indeks harga satuan. Selama ini, para perencana pendidikan di daerah menyusun perencanaan pendidikan beserta pembiayaan pendidikan sesuai indeks harga satuan yang berlaku di kota. Akibatnya adalah terjadi pengelolaan yang salah dalam distribusi anggaran pendidikan pada daerah/kecamatan. Kalau kita sepakat menjadikan kecamatan sebagai basis pertumbuhan/pengembangan terpadu tanpa melupakan basis pembangunan daerah modal versi pembangunan dan pengembangan regional, mestinya unit cost pendidikan antara kecamatan yang satu berbeda dengan kecamatan yang lain. Indeks harga satuan pada kecamatan yang satu berbeda dengan indeks harga satuan pada kecamatan lain. Sudah saatnya di era otonomi daerah ini, kita memiliki gambaran jelas tentang analisis unit cost sebagai pegangan bagi pejabat dan tehnokrat pendidikan di daerah dalam memformulasikan perencanaan pendidikaan di daerah.

Ketiga, Kurikulum muatan lokal. Salah satu alasan substansial diberlakukannya kebijakan kurikulum muatan lokal adalah terjadinya tarik menarik kepentingan antara elite tentang pewarisan nilai budaya kepada generasi muda lewat pendidikan formal. NTT dikenal dengan masyarakat plural. Karena itu, tidak satu pun nilai budaya masyarakat tertentu yang reprensentatif untuk diwariskan kepada generasi muda. Itulah sebabnya setiap daerah diberi kewenangan untuk memformulasikan kurikulum muatan lokal. Kini, sudah saatnya kita lakukan terobosan yang bermakna dalam menentukan kurikulum muatan lokal. Pada satu sisi, kita mesti loyal dan akomodatif terhadap kepentingan masyarakat lokal tetapi pada sisi lain kita juga harus antisipatif, aspiratif dan akomodatif pada kepentingan masyarakat Sumba tengah.

Keempat, Untuk memperbaiki basis kualitas pendididkan SD, dibutuhkan political will (keputusan politik) pemerintah Sumba Tengah untuk meningkatkan kualitas guru-guru SD. Berbagai cara dapat ditempuh misalnya menugaskan guru SD untuk menempuh pendidikan DlI, DIII, atau S1 melalui universitas terbuka atau kelas intensif, penataran, seminar. Kebijakan ini dilakukan secara berjenjang hingga guru SLTA. Untuk keberhasilan program ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Tengah mesti mengagihkan sejumlah anggaran pendidikan dalam APBD.

Kelima, Untuk menempati jabatan strategis dalam lingkunan Dinas Diknas, Pemerintah Daerah mesti melakukan fit and proper test. Selama ini jabatan strategis dalam jajaran Diknas diisi oleh orang yang diusulkan oleh Baperjakat (badan pekerja Jakarta) dan yang disenangi oleh gubernur/bupati/walikota. Demikian pula untuk jabatan kepala sekolah, mesti dilakukan fit and proper test untuk memperoleh kepala sekolah yang berkompeten. Pemerintah Daerah mesti selektif dalam mengangkat seseorang dalam jabatan di lingkungan Diknas. Mengapa? Karena taruhannya adalah masa depan Kabupaten Sumba Tengah. Atas dasar itu, setiap daerah mesti secara sistematis menyiapkan calon-calon pemimpin yang profesional dalam bidang pendidikan.

Iklan

Pilkada Yang Jujur, Adil dan Demokratis Melalui KPUD yang Bersih

Oscar Umbu Siwa – Hari penghakiman atau pilkada yang dinanti-nanti oleh seluruh masyarakat Sumba Tengah tinggal beberapa saat lagi. Para bakal calon kepala daerah sudah mempersiapkan jurus masing-masing untuk bertarung dalam pilkada nanti. Ini tentu menjadi lembaran baru bagi masyarakat Sumba Tengah untuk menentukan pemimpin populis secara demokratis selama tahunan kedepan. Namun, apakah pagelaran pesta demokrasi itu dapat berjalan dengan aman, lancar, bersih dan bermoral?. Persoalan ini penting dikaji oleh kita bersama. Mengacu pada sejumlah kasus dalam pilkada kerap berakhir dengan banyak ketidak beresan dan kekurangan-kekurangan sehingga pilkada berakhir ricuh. Apa lagi pilkada Sumba Tengah berhimpitan dengan PILGUB NTT.

Namun disatu sisi publik Sumba Tengah menaruh harapan yang sangat besar terhadap KPUD untuk dapat menjalankan tugas dan tanggungjawabnya tanpa memihak kepada salah satu calon.

Harapan ini sangat wajar, mengingat pasca pembentukan kabupaten Sumba Tengah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007 tentang pembentukan kabupatan Sumba Tengah, sudah banyak bakal calon yang menyatakan dirinya sebagai calon kepala daerah periode 2008-2013. Sekedar untuk mendapat simpati publik, mereka menamakan aksi mereka sebagai sosialisasi, deklarasi atau sekedar untuk pengenalan diri saja. Jika merujuk pada aturan yang berlaku maka tindakan seperti itu tidak dapat dibenarkan. Artinya ketika seorang bakal calon sudah mendapat lampu hijau atau rekomondasi dari partai politik atau gabungan partai politik baru bisa dikatakan sebagai bakal calon kepala daerah. Kemudian setelah melalui berbagai macam mekanisme di KPUD dan dinyatakan lolos, baru bakal calon kepala daerah tersebut disebut sebagai calon kepala daerah.

Atas dasar beberapa persoalan tersebut di atas maka Forum Peduli Masayarakat Sumba Tengah (FPMST) mengadakan diskusi dengan mengangkat suatu tema yang urgensi dan relevansinya sesuai dengan langkah Sumba Tengah kedepan. FPMST mencoba mengangkat tema “Kesiapan KPUD Menyongsong Pilkada Yang Jujur, Adil, dan Demokratis. Diskusi diawali dengan melihat tugas dan tanggung jawab dari bupati karateker yang salah satunya adalah memfasilitasi pemelihan bupati dan wakil bupati Sumba Tengah periode 2008-2013.

Kemudian bapak Umbu Rauta SH, M HUM mengarahkan diskusi dengan memberikan pemahaman secara akademis mengenai landasan hukum dari pemilihan kepala daerah langsung. Dimulai dari proses pembentukan KPUD sampai pada proses penghitungan suara. Secara hukum tata negara dikenal dua sistem hukum yakni sistem hukum tata negara Normal dan sistem hukum tata negara darurat. Berkaitan dengan pembentukan KPUD di Sumba Tengah, bisa saja yang dipilih adalah sistem hukum tata negara darurat. Artinya KPUD bisa dibentuk oleh bupati karateker atau berasal dari kabupaten induk.
Kemudian setelah KPUD terbentuk maka akan dibentuk badan-badan penyelenggara pemilu yang lain seperti Panitia Pengawas Pilkada (PANWAS), Tim pemantau Pilkada, dan desk pilkada. Adapun yang menjadi tugas dan tanggung jawab dari badan-badan pemilihan umum ini adalah mengawasi tahapan pilkada, menampung keluhan masyarakat, dan jika terjadi hal-hal yang mengarah pada masalah pidana maka akan menjadi tugas dari Panwas untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib (polisi). Khusus untuk panitia pengawas pilkada memiliki tatacara perekrutan keanggotaannya yang terdiri dari: Satu orang berasal Perguruan Tinggi (PT), Satu berasal dari kejaksaan, Satu orang berasal dari perwakilan dari masyarakat/LSM dan Satu orang lagi berasal dari kepolisian.

Forum Masyarakat Peduli Sumba Tengah ( FMPST )

Forum Masyarakat Peduli Sumba tengah