Drs. Umbu Dedu Ngara

img_4786.jpgFerdinand U.R. Anaboeni – Drs. Umbu Dedu Ngara, sosok salah satu pemimpin daerah yang saat ini menjabat sebagai ketua DPRD Sumba Tengah. Terlahir di Lawonda – Sumba Tengah pada tanggal 25 maret 1941, memiliki seorang istri bernama lengkap Rambu K. Riwa dan telah dikaruniawi 3 orang anak.. Pria paruh baya ini memiliki sejarah pendidikan, SR wairasa sumba barat, SMP Kr. Waikabubak, SMA Solo jurusan ilmu pasti, serta sarjana ekonomi fakultas ekonomi Universitas Kristen Satya Wacana. Semasa kuliah, Umbu Dedu Ngara aktif dalam berbagai organisasi intra serta extra kampus. Dia pernah menjabat sebagai wakil ketua dewan mahasiswa UKSW periode 1968 – 1969, wakil ketua GMKI cabang salatiga periode 1968-1971, ketua GAMKI cabang salatiga 1968-1971 serta ketua umum Lembaga Pengabdian Mahasiswa Se-Jawa Tengah 1972-1973. Setelah lulus pun keterlibatan ke berbagai organisasi masyarakat tetap dijalaninya, Ketua Pusat Koperasi Induk (PUSKUD) NTT periode 1983-1994, Wakil ketua kamar dagang daerah(KADINDA) tkt propinsi NTT tahun 1988-1992, wakil ketua Perhimpunan Pedagang dan Peternak Hewan Indonesia tkt propinsi tahun 1983-1984 serta ketua kaum Bapak di Majelis Gereja HOREB Perumnas Kupang.

Ramah serta penuh senyum adalah sifat yang ada pada diri Umbu Dedu Ngara. Keramahan itulah yang terasa ketika tim redaksi berkunjung ke rumah beliau untuk melakukan wawancara, sambutan hangat begitu terasa selama wawancara berlangsung.

Pria yang dulunya menjabat ketua komisi B DPRD Sumba Barat ini bertutur, ada 2 tantangan besar yang harus dihadapi oleh kabupaten sumba tengah saat ini. Pertama, kemiskinan serta pemiskinan. Dalam penjelasannya, yang dimaksud dengan kemiskinan adalah sebuah proses alamiah dimana rakyat tidak memiliki sawah, tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup serta miskin akan akses informasi. Miskin akses informasi inilah yang akan menimbulkan apa yang beliau sebut ‘hakekat pembodohan’. Dalam hal ini, bukan hanya rakyat saja yang miskin akan akses informasi, dewan serta pemerintah pun mengalami hal yang sama. Oleh karena itu yang penting dilakukan agar tidak miskin informasi, informasi yang disampaikan harus benar dan dapat menyentuh segala kalangan masyarakat. Sedangkan pemiskinan yang dimaksud berasal dari faktor budaya dan aturan pemerintah. Dari segi budaya, pemiskinan terjadi dikarenakan kegiatan-kegiatan adat yang membutuhkan sejumlah hewan serta tumpang tindih aturan adat, sebagai contoh, penggadaian sawah untuk membeli sejumlah hewan. Pemerintah sebagai pembuat aturan ternyata belum betul-betul mampu untuk mengatasi kemiskinan, aturan yang dibuat oleh dirasa masih saling tumpang tindih yang menyebabkan kebingungan dikalangan masyarakat. Tantangan kedua, penggabungan kembali ke kabupaten induk. Jika penggabungan kembali Sumba Tengah ke kabupaten induk didasari oleh kepentingan politik, maka penderitaan terbesar akan dialami oleh rakyat.

Umbu Dedu Ngara mengatakan bahwa pilar-pilar pembangunan di Sumba Tengah terdiri dari 3 bagian besar, pemerintah, masyarakat serta pengusaha. Secara khusus pada dunia usaha, beliau berpendapat bahwa masyarakat bersama pemerintah diharapkan mampu membangun dunia usaha baru. Pemerintah kedepan harus dapat menciptakan informasi bisnis dan dapat menjadi fasilitator terciptanya dunia usaha baru di Sumba Tengah. Intinya adalah masyarakat sumba tengah harus bisa untuk mandiri yaitu dengan cara membuka jaringan usaha dan memelihara jaringan system yang telah ada agar tidak terjadi konflik antara manusia dengan alam. Dalam pilar sumba tengah faktor manusia (masyarakat) dapat dilihat dari segi ekomoni keluarga, pendidikan keluarga, dan kesehatan.

Pertanyaan lain mengenai pengamodasian CPNS yang seyogyanya harus putra-putri asli daerah dijawab oleh mantan staf pegajar Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Satya Wacana ini dengan jawaban “ kita harus memahami persoalan yang ada, dengan cara mengingat kembali konsep dasar pemekaran kabupaten Sumba Tengah”. Konsep dasar pemekaran kabupaten Sumba Tengah yaitu Pertama, masyarakat yang tidak mempunyai daya beli di karenakan banyak masyarakat sumba tengah yang tidak memiliki pekerjaan (menganggur). Kedua, masalah pembangunan karena banyaknya pengangguran. Ketiga, masalah jumlah penduduk yang mencapai angka 65.000 jiwa. Keempat, ingin mensejahterakan masyarakat Sumba Tengah. Menurut beliau karena begitu banyak putra-putri daerah yang menganggur, maka mereka harus menjadi prioritaskan utama. Alasannya adalah orang-orang dari luar daerah hanya sebatas mengetahui sedangkan orang-orang asli daerah sudah mengetahui masalah yang ada hanya tinggal butuh adaptasi saja. Namun kelemahan yang ada adalah ketika orang dalam daerah tidak mampu maka diambillah orang diluar daerah yang lebih berkompetensi untuk mengisi kekosongan yang ada. Cara untuk mengatasi kelemahan tersebut yaitu dengan pengadaan beasiswa untuk semua cabang ilmu. Selain itu juga perlu diadakan pelaihan-pelatihan guna peningkatan mutu sumberdaya manusia yang dimilki daerah.

Ketika ditanya mengenai sosok pemimpin seperti apa yang dibutuhkan oleh kabupaten Sumba Tengah saat ini? Umbu Dedu Ngara berpendapat, kabupaten sumba tengah saat ini membutuhkan pemimpin yang jujur dan sederhana. Pemimpin yang sekaligus dapat menjadi manajer, artinya tidak hanya dapat bernuansa politik yang konseptor tetapi juga mampu mengoperasionalkan sesuatu yang sudah terencana dengan banyak pertimbangan. Pemimpin Sumba Tengah diharapkan untuk bisa tegas dan to the point (langsung pada sasaran). Selain itu juga pemimpin Sumba Tengah harus mampu menjalankan mekanisme politik dengan baik. Mekanisme politik yang baik harus dimulai dari bawah (masyarakat) dan harus sampai keatas (bottom up).

Dilihat dari pengalaman organisasi dan riwayat pekerjaan yang telah diemban, sudah tidak diragukan lagi bahwa Drs Umbu Dedu Ngara bukan sosok yang biasa-biasa saja. Semoga kiprah beliau sebagai ketua DPRD Sumba Tengah mampu menjawab aspirasi seluruh masyarakat Sumba Tengah.

6 Komentar

  1. ST banyak SDMnya tapi kualitas n kuantitasnya masih di pertanyakan. jadi jangan salah kalau CPNS tahun ini banyak lulusan dari luar ST.
    belajar dari orang luar dulu, tidak ada salahnya kalau kita belajar dari orang yang lebih bisa dari kita.

  2. Dear Adik2 dalam FMPST yang terhormat,

    Sebelum pemekaran Sumba barat menjadi tiga kabupaten, saya sempat (terpaksa) menulis dalam kolom Opini Pos Kupang sebanyak dua kali yang berhubungan dengan rencana tersebut.
    Intinya adalah agar keputusan untuk itu betul2 dipikirkan dengan sungguh-sungguh, baik dan benar. Saya bukan tidak setuju pemekaran atau bahkan anti, tetapi saatnya belum tepat. Kenapa saya bilang belum tepat?
    1>Dalam UU Otda telah jelas tertulis tentang tugas2 dan fungsi seorang kepala Daerah (Gubernur atau Bupati). Disana dapat dibaca, misalnya Bupati mempunyai tugas…..meningkatkan,…..memajukan….mensejahterakan….dan seterusnya.
    Untuk mengerti dengan benar tugas2 tersebut tadi, untuk kebanyakan orang dan rakyat biasa mungkin cukup sulit. Oleh karena itu mari kita lihat “hakekat” yang sebanarnya yang ada dibalik tugas dan fungsi kepala daerah itu tadi:
    a>Gubernur atau Bupati mempunyai tugas yang utama yakni: membagi DAU dari Jakarta tersebut agar terbagi dengan adil dan merata.
    b>Untuk membagi Uang (DAU) itu tadi, Gubernur atau Bupati membutuhkan pembantu-pembantu, butuh kepala-kepala dinas, butuh pegawai-pegawai.
    c>Pembantu2 itu tadi tentu saja membutuhkan gaji (ongkos).
    d>Realitas adalah, biaya untuk membagi (Ongkos bagi),adalah jauh lebih banyak (60-70% DAU). Sisa yang 30-40% dari total DAU tersebut, masih lagi “dimakan” oleh mereka-mereka yang diberi tugas untuk membagi tadi. Singkatnya, Dana yang turun ke masyarakat kurang atau bahkan tidak sama sekali.
    2>Untuk membagi DAU yang 300M tadi, kita sekarang butuh 3 Bupati, 3 kali lipat anggota DPR, 3 kali lipat kantor polisi dan tiga kali lipat anggaran2 yang berhubungan dengan jabatan2 beliau2 yang “terhormat” tersebut, misalnya ongkos bangun kantor2 baru, rumah jabatan baru dan mobil2 baru mereka.
    3>Yang menikmati atau dapat “Untung” dari pemekaran tersebut tentu saja mereka2 yang berpendidikan (elite) dalam masyarakat(minoritas). Bagi kebanyakan rakyat biasa, tidak ada satu halpun yang menguntungkan atau kasarnya:UNTUK RAKYAT(SODARA2 KITA) YANG TINGGAL DI KONDA MISALNYA,(MAAF)….TIDAK AKAN BERTAMBAH SATU LEMBAR CELANA DALAMPUN HASIL PEMEKARAN INI.
    4>Karena hal dalam No 1 s/d 3 tadi maka PEMDA selalu tidak punya uang untuk membiayai hal/kegiatan yang berhubungan dengan kreatifitas masyarakat.
    5>Argumen mereka bahwa dengan pemekaran akan mendekatkan pelayanan ke masyarakat adalah sangat kerdil!!…..apa saja se yang mereka layani? butuh apa se rakyat dari birokrasi?…kalau 70% DAU untuk anggaran biaya rutin seperti skrg ini, maka SUMBA BARAT dibagi 10 kabupatenpun, nggak akan ada perubahan yang berhubungan dengan kesejahteraan rakyat. Rakyat tetap lapar, pengangguran akan meningkat, kemiskinan bertambah.
    6>Bersambung……sorry,ngantuk!

  3. @ saya setuju dengan pak rudi. ada beberapa hal yang memang menjadi perhatian kabupaten Sumba Tengah (ST), pada dana DAU. kalau mau dilihat sebenarnya kabupaten kita belum bisa untuk mekar. kanepa segala fasilita pendudkung untuk sebuah kabupaten itu mekar tidak ada.
    @saya perkirakan uang (DAU) akan habis hanya untuk membagun infrastruktur yang tidak membantu masyarakat ST keluar dari keterbelakangan. belum lagi korupsi.
    @apa boleh buat ST sudah ada, tinggal bagaimana orang yang menjadi Namber One di ST melihat ini semua.
    @saya mempunyai solusi agar bagaimana ST bisa memnuhi kesejahtraan rakyatnya, pertama peningkatan/perbaikan ekonomi pasar tradisonal, kedua: pajak daerah yang benar2 di jalankan dan transparan. agar membantu kekurangan APBD. ketinga: para2 kaum penguasa (koglomerat spt cina2, pengusaha,PT dan lain2) agar membantu kesejahtraan rakyat dan mendorong pembagunan ekonomi.
    @mudah2an impian kita menjadi terwujud ST yang maju.

  4. Sambungan (maaf agak telat)

    6>Akan lebih baik menurut pendapat saya, pemekaran kabupaten dilakukan setelah beberapa kriteria dibawah ini terpenuhi.
    a>perekonomian telah mencapai titik kejenuhan, artinya uang yang ada menumpuk di bank dan tidak berputar. Sehingga pemekaran merupakan suatu keharusan agar supaya uang tadi dapat “berputar” dan ekonomi masyarakat kembali bergeliat. Misalnya dengan investasi dalam Infrasruktur2 baru seperti bangun kantor2, jalan2, rumah sakit2 etclah. Ambil contoh dengan pemekaran Uni Eropa misalnya.
    b>Swasembada pangan telah tercapai. Rakyat tidak lagi lapar, sehingga ketahanan tubuh (immun)meningkat dan tidak mudah terserang penyakit.
    c>Sumber daya manusia yang bermutu telah mencukupi. Misalnya kita telah punya cukup dokter2 yang berasal dari sumba (anak2 sumba). Dengan begitu, otomatis pelayanan akan kesehatan yang baik bagi rakyat dapat terpenuhi.Mereka juga tidak mungkin kabur setelah masa PTT berakhir karena mereka anak2 sumba dan lahir di sumba.
    d> Jika hal b dan c (kebutuhan dasar dan pokok)tadi telah terpenuhi, maka otomatis hal2 lain misalnya pendidikan akan bisa teratasi dengan sendirinya.
    7> Karena kita tidak sabar dan belum mampu untuk menyusun strategi jangka panjang secara perlahan2 untuk tercapainya hal a, b dan c tadi.Konsekwensi logis dari pemekaran ini nantinya mungkin seperti berikut.
    a> Seluruh energi elite dan dana yang ada akan terkuras untuk hal2 yang berhubungan dengan pemekaran minimal 2 sampai 3 tahun kedepan, yang tentu saja akan berpengaruh langsung terhadap program2 pelayanan masyarakat seperti pemenuhan kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan dan ekonomi mikro misalnya.
    b> Kesejahteraan secara ekonomi dan penguasaan ilmu dan teknoknolgi (pendidikan) akan berjalan ditempat bahkan mundur. Dan kita akan rugi dari segi waktu, masalah2 yang ada saat ini tidak akan pernah terseleseikan dengan baik dan bahkan akan bertambah dari hari kehari (lingkaran setan).
    c> Bahaya dan penyakit2 sosial akan timbul, misalnya kejahatan (pencurian), fundamentalisme, SARA, Nepotisme akan muncul.
    Ttg Nepotisme bisa dijelaskan seperti ini: Elite2 Sumba tengah kalau dirunut silsilah mereka boleh dikatakan masih ada hubungan kekeluargaan yang dekat. Karena begitu siapapun nantinya yang akan naik jadi bupati (Om Bintang, Om Anagoga, Om Obed), seharusnya dibantu oleh kepala2 dinas yang asalnya dari luar sumba tengah. Karena aturan main dalam demokrasi memang seperti itu. Seorang pemimpin (Bupati, Kepala2 Dinas, Rektor2 contohnya) TIDAK BOLEH berhubungan keluarga dengan pembantu2 dekat mereka. Apakah elite2 sumbah tengah tahu dan sadar tentang bahaya nepotisme tadi? apakah mereka juga mau dan relah orang2 luar sumba tengah masuk dan jadi pemimpin mereka? atau malah tutup mata dan paksa keadaan yang tentu saja demokrasi yang sedang kita bangun akan terluka nantinya.
    d>Peningkatan taraf hidup masyarakat yang diidam2kan mungkin akan tercapai. Tapi hanya untuk segelintir orang (Birokrat2, pengusaha2, Politikus2) sedangkan untuk orang kebanyakan tetap hidup seperti saat ini yakni dalam kemiskinan, kelaparan (gizi buruk) dan tetap bodoh (kurang pendidikan).

    Karena hal2 seperti diatas tadi maka saya berpendapat agar Pemekaran tidak dilakukan saat ini, karena: Hanya menguntungkan elite berpendidikan (tidak adil).

    Syalam

    Rudi Samapati

  5. @Saya rasa kriteria2 yang diatas dapat di jadikan langkah awal untuk pemerintah ST dan masyarakat ST sebagai objek dalam program2 pemerintah daerah ST.
    @masyarakat juga harus lebih kritis dalam hal pembanguan ST kedepan.

  6. To K Rudi Samapati.
    salam sejahtera kak.

    Berkaitan dengan pemikiran dari K Rudi tentang hakekat pemekaran, saya sangan mengamininya. Sebenarnya itulah yang harus dipikirkan sebelum ide pemekaran itu ada. Tapi yang saat ini terjadi adalah pemekaran wilayah itu telah berada di depan mata kita, dan tidak bisa dihindari lagi. satu hal yang pasti dilakukan adalah terus mengawal proses pembangunan yang sementara ini di bangun di Sumba tengah. Merupakan tanggung jawab moral bagi siapapun yang yang merasa dirinya sebagai masyarakat Sumba Tengah. Latar belakang pemikiran itupun yang mendasari FMPST untuk terus memberikan yang terbaik bagi Sumba Tengah. Sekalipun hati kecil kita berkata bahwa Sumba Tengah Belum layak untuk lahir. Sebagai warga ST yang berada di perantauan kita tidak tau persis proses politik seperti apa yang jerjadi sehingga Kab ST bisa goal ditangan para pengambil kebijakan. ada yang mengatakan ini merupakan kemenangan seluruh masyarakat ST dan ada juga yang mengatakan ini hanya kemenangan elite2 politik di ST yang haus akan kekuasaan. Tapi bagi saya secara pribadi, kita harus melepaskan diri dikotomi itu. Kita harus menemukan suatu epistemologi baru yang bisa membawa kesejahteraan bagi masyarakat ST.

    Untuk komentar K Rudi yang terakhir mengenai Nepotisme (tidak boleh berhubung keluarga dengan pembantu2 mereka) ini yang kita harus pertegas di Sumba Tengah. Mestinya ada semacam kontrak sosial antara bupati terpilih dengan masyarakat (cerdas politik)yang isinya berkaitan dengan pengisian struktur pemerintahan. Nepotisme nampaknya bukan merupakan hal yang memalukan lagi pejebat2 di Sumba. Contohnya, Jika bupatinya Berasal dari wilayah X pasti jabatan2 penting diisi oleh orang2 yang berasal dari wilayah X pula.

    Itu dulu komentar saya K Rudi. Pirang Bali Ta Huba? sudah ada calon usi ko?

    Salam hangan dari kaki gunung merbabu (salatiga) buat K Rudi.


Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s