MEREKA IBU KOTA SUMBA TENGAH

…apalah sebuah kota itu

kalau bukan penduduknya…

(William Shakhespeare)

 

Robertus Umbu Tayi – Sehari setelah Fauzi Bowo resmi menjadi Gubernur DKI Jakarta beberapa waktu yang lalu, head line koran-koran ibu kota langsung menyuguhkan tugas terdekat baginya yaitu bagaimana mengatasi permasalahan kemacetan Ibu Kota. Dengan pertambahan kendaraan seperti sekarang ini diprediksi bahwa pada tahun 2025 orang Jakarta sudah tidak bisa keluar garasi lagi karena semua ruas jalan sudah penuh dengan kendaraan. Mengerikan! Beberapa bulan kemudian kita semua malu karena pintu masuk dunia ke Indonesia yakni Bandara Cengkareng tertutup karena banjir. Di Jogjakarta, sekarang lagi marak trotoar di beberapa ruas jalan dibongkar untuk pelebaran jalan. Apa lagi kalau bukan untuk mengurangi kemacetan. Di Surabaya para pedagang kaki lima kejar-kejaran dengan Satpol PP karena dianggap liar. Bulan lalu saya mengelilingi Kota Waikabubak yang setelah berpuluh-puluh tahun tidak ada perubahan dan kelihatannya seperti kota yang sudah jenuh dan semrawut. Saya jadi teringat akan Sumba Tengah. Kabupaten baru ini pasti akan segera punya kota juga. Apakah kota yang ada di Sumba Tengah nanti akan menuju ke tempatnya Jakarta, Jogjakarta, Surabaya atau waikabubak yang sekarang dengan berbagai masalahnya? Saya jadi ingat cerita Umbu Neka Djarawoli seorang pejuang Sumba Tengah tentang komentar Abdul Gafur pada sebuah kesempatan. Katanya,” Sumba Tengah ini masih kosong. Buat dia menjadi bagus agar dapat menjadi contoh bagi Kabupaten lain.”

Ada berbagai spekulasi yang bergulir di masyarakat seputar di mana dan bagaimana perencanaan tata ruang di Sumba Tengah terutama di mana Ibu Kota akan mendapat tempat. Bahkan para spekulan tanah sudah bergerak cepat dengan membeli tanah dengan harga sangat murah dari orang kampung pada daerah-daerah tertentu. Sumba tengah yang masih kosong dalam selayang pandang Abdul Gafur bisa saja diterima dalam banyak pengertian. Belum banyak wilayah terbangun atau masih banyak lahan yang kosong. Sumba Tengah masih memiliki ruang yang cukup untuk merencanakan tata ruang yang ideal dengan proyeksi 50 sampai 60 tahun ke depan. Membangun dengan kondisi yang relatif masih kosong ini tentunya akan lebih mudah dibandingkan dengan membangun dalam keterlanjuran-keterlanjuran pembangunan masa lalu yang mugkin saja tidak sesuai dengan tata guna lahan seperti yang diplot dalam master plan, atau rencana tata ruang wilayah atau rencana tata ruang kota. Seperti contoh di atas yaitu trotoar harus dibongkar lagi,bangunan-bangunan digusur dan seterusnya.

Dalam posisi yang relatif bebas untuk merencanakan apa yang harus dibangun dan dimana lokasi tersebut, memikirkan soal perencanaan wilayah khususnya kota tetap merupakan hal yang tidak mudah. Pengaturan kota bukan hanya sekedar masalah fisik dan poles memoles wajah visual, akan tetapi menyangkut tata nilai dan aspek-aspek politik, ekonomi,sosial, kebudayaan, pertahan dan keamanan yang kompleks. Kalau tidak ditangani dengan pemikiran yang komprehensif akan menjadi sumber permasalahan yang baru. Tantangannya kompleksitas ini adalah cost atau biaya yang tidak sedikit untuk semua proses yang menyertai seluruh proses perencanaan. Namun jika dilakukan secara benar, akan sangat membantu efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan,dan meminimalisir persoalan-persoalan yang timbul di kemudian hari yang sudah pasti menuntut cost sosial politik yang lebih besar. Istilahnya kita mesti berani membayar harga yang mahal di depan untuk sebuah jalan yang akan menuntun kita kepada sesuatu yang baik di masa depan.

Siapa yang bertanggung jawab?

Tata ruang masa depan adalah tanggung jawab para pengambil keputusan masa kini. Oleh karena itu perlu bagi mereka untuk benar-benar mengerti apa yang sebenarnya dikehendaki dari masa depan kita, oleh karena keputusan-keputusan yang diambil hari ini akan mempunyai dampak yang luar biasa pada kehidupan mendatang. Suatu skenario tentang tata ruang masa depan harus dapat kita formulasikan hari ini. Suatu pandangan yang konstruktif tentang masa depan berdasarkan persepsi serta analisis yang matang harus dapat diformulasikan secara serius dan teliti.

Salah satu tantangan yang perlu disadari saat ini adalah keberadaan kita pada zaman perubahan yang cukup cepat dan kekuatan-kekuatan yang berada di belakang perubahan itu sudah berada di sekitar kita. Kekuatan-kekuatan yang di maksud adalah kekuatan ekonomi, sosial, budaya, politik dan teknologi yang nota bene bertanggung jawab dalam semua proses yang berkaitan dengan perencanaan sebuah wilayah.

Informasi menjadi unsur sentral dalam hal ini. Prediksi perubahan-perubahan yang menanti di masa depan basisnya adalah informasi yang kita miliki. Dengan refrensi informasi kita akan mampu menanggapi perubahan-perubahan itu dan memperkirakan ke mana perubahan ini akan membawa kita. Dengan demikian kita dapat menciptakan piranti pengendali untuk mengarahkan pembangunan.

Secara konkrit yang bertanggung jawab langsung terhadap perencanaan wilayah hingga perencanaan kota di tingkatan kabupaten adalah Bupati beserta dinas-dinas terkait perencanaan seperti BAPPEDA, Dinas Pekerjaan Umum, dan Dinas Tata Kota. Melihat Sumba Tengah dalam konteks perencanaan wilayah ini, harus diakui bahwa kita pantas bertanya bagaimana hal ini dapat dilakukan. Dari sisi sumber daya manusia Sumba Tengah masih sangat banyak kekurangan personil pada sektor ini, belum lagi berpikir tetang pakar yang ahli terhadap perencanaan wilayah atau kota. Dan kita tidak bisa menanti sampai kita memiliki orang yang punya kompetensi yang berkaitan dengan perencanaan wilayah dan tata kota. Kita harus segera melakukan pembangunan fisik dan kita membutuhkan panduan yang jelas dalam bentuk Rencanan Tata Ruang dan Wilayah sehingga tidak membangun secara serampangan. Untuk itu sebelumnya kita perlu melakukan kajian menyeluruh terhadap wilayah Sumba Tengah untuk dapat menentukan potensi dari setiap wilayah yang kemudian dapat menentukan dan memutuskan peruntukkan dan tata guna lahan untuk setiap wilayah. Mencari pihak ketiga yang dapat mengerjakan pekerjaaan ini mungkin dapat menjadi alternatif untuk dapat segera dikerjakan dengan melihat kebutuhan ini yang dapat dianggap cukup mendesak. Pihak ketiga ini dapat berupa perusahaan-perusahaan konsultan yang bergerak di bidang perencanaan wilayah dan tata kota, atau unsur kampus yang biasa menangani kasus-kasus perencanaan wilayah dan tata kota.

Tanggungjawab akan tata ruang masa depan yang ada pada pundak pemimpin daerah ini memang mensyaratkan kearifan yang lebih. Hal ini perlu agar kebiasaan masa lalu dan penyakit laten pemimpin daerah yang menjadi penguasa tunggal kebijakan pembangunan dapat dihilangkan. Banyak kota sekarang menghadapi banyak persoalan karena bupatinya tidak patuh pada master plan yang sudah menjadi semacam arahan dasar pembangunan fisik. Setiap kali terjadi pegantian pemimpin daerah maka kebijakan pembangunan fisik juga akan berubah, sehingga ada kesan bahwa banyak kota di Indonesia direncanakan dengan selera elit dan untuk kepentingan masyarakat lapisan atas saja. Kita tentunya masih ingat saat Sumba Tengah masih menjadi bagian dari Sumba Barat, sekitar 20 tahun yang lalu, di beberapa sudut-sudut kota Waikabubak ada tertulis BARIS, yang kemudian untuk setiap hurufnya diberi kepanjangan Bersih, Indah, Rapih, Indah, Sehat. BARIS dapat dianggap sebagai visi kota Waikabubak yang ingin dicapai kemajuannya setiap tahun. Setelah 20 tahun apa yang terjadi dengan Waikabubak? Keaadaan kota selalu kembali ke keadaan semula. Setiap bupati baru, maka imajinasinya tentang kota akan berbeda. Tiba-tiba Lapangan sepak bola kebanggaan masyarakat Sumba Barat mau dijadikan taman kota. Jalur-jalur lalu lintas tidak jelas, dan keadaan pasar dan terminal yang sangat jorok itulah akibat dari tidak konsistennya proses pembanguan fisik yang terjadi di Sumba Barat.

Peran masyarakat

Belajar dari kesalahan-kesalahan masa lalau ini, kita perlu menemukan strategi yang tepat sehingga pembangunan di sumba tengah dapat terjadi secara berkelanjutan dan berkesinambungan. Bupati yang merasa sebagai raja di daerahnya perlu dikendalikan. Persoalan yang timbul dalam kebijakan pembangunan fisik sebuah wilayah terjadi karena diabaikannya unsur masyarakat dalam proses perencanaan. Akibatnya masyarakat penghuni kota yang direncanaka tidak tahu ke mana kota ini akan dikembangkan,dan terutama perasaan memiliki sebuah lingkungan sama sekali tidak ada. Bagaimanapun bagusnya sebuah kota kalau tidak disertai denga rasa memiliki penduduknya maka usia kota tersebut tidak akan lama.

Akan ada banyak hal yang menjadi persoalan jika melibatkan masyarakat. Masyarakat dianggap tidak mengerti dan terlalu awam untuk memahami hal-hal kompleks yang berkaitan dengan perencanaan wilayah dan tata kota. Di satu pihak dibutuhkan adanya konsultasi antara penduduk dengan badan-badan perencana yang dianggap akan memakan waktu, di pihak yang lain dibutuhkan perlunya keputusan yang cepat untuk segera mendapatkan hasil-hasil yang konkrit, atau kesulitan dari pihak masyarakat sendiri yang sudah disibukkan oleh persoalan sehari-hari sehingga tidak tertarik lagi untuk mengikuti pertemuan-pertemuan. Untuk keadaan yang ideal kita memang harus membayar sesuatu sebagai harganya. Penguasa harus berusaha menciptakan situasi di mana masyarakat dapat terlibat benar dalam proses perencanaan wilyah atau perkotaan. Energi yang terdapat dalam masyarakat bukan semata soal seberapa dalam dia paham tentang tata kota dan wilayah modern yang baik, pengenalan akan ligkungan fisik dan lingkungan sosialnya dapat menjadi refrensi yang berharga bagi pihak yang akan menyusun draft rencana tersebut.

Khusus masyarakat Sumba Tengah yang relatif masih kental kehidupan tradisionalnya sudah pasti memiliki kearifan dan pengetahuan dalam merancang lingkungan binaannya. Dan biasanya bagi masyarakat tradisional kegiatan merancang, merencanakan dan melaksanakan serta mengelola lingkungan binaannnya merupakan kegiatan swadaya dan swakarsa lokal dari penduduknya. Dengan demikian lingkungan fisik yang terbentukk betul-betul secara pas dan wajar mewadahi aktifitas manusia yang menghuni dengan segenap tata cara dan adat istiadatnya. Barangkali ini dapat memberi gambaran bahwa masyarakat yang tidak belajar tentang tata kota punya kearifan yang lahir dari budayanya. Yang paling penting masyarakat penghuni kotalah yang paling tahu apa yang dibutuhkannya. Jika masyarakat benar-benar diakomodasi dalam perancangan awal, kota benar-benar akan menjadi milik bersama dan dengan demikian kesepakatan bersama yang tertuang dalam master plan nantinya akan dikawal terus secara kolektif tidak peduli siapa yang akan menjadi pemimpin daerah ini. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam perjalanan pembangunan dapat secara langsung dikritisi oleh masyarakat yang mekanismenya dapat disepakati bersama. Akhirnya mari kita berimajinasi bersama tentang tempat kita hidup nanti agar menjadi tempat layak untuk dihidupi selama-lamanya. Selagi rumah kita belum terbangun, masih kosong, kata Abdul Gafur.

4 Komentar

Comments RSS